INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menjelaskan, bahwa pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin koalisi Parpol pendukung pemerintah, telah terwadahi dalam Sekretariat Gabungan (Setgab) yang memiliki kantor sendiri di luar Istana, untuk melakukan kegiatan, baik rapat maupun pertemuan penting lainnya. Bahkan, sering juga di Cikeas (rumah SBY) dalam melakukan aktivitas politiknya dan tidak memakai fasilitas kepresidenan.
Pertemuan yang dilakukan itu pun lebih banyak membahas isu dan dinamika kebangsaan, antara lain kebijakan-kebijakan di legislatif dan tidak pernah sekali pun membahas isu Pilpres 2014.Begitu pun Sekgab atau Presiden SBY tidak pernah terlibat dalam pencalonan presiden pada Pilpres 2014.
“SBY dengan tegas memisahkan batasan antara SBY sebagai Presiden, dan SBY sebagai politisi. Meski pun memang Presiden adalah pejabat negara sekaligus pejabat politik, namun keduanya punya ruang dan skema kerja yang berbeda. SBY sebagai Presiden bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, sementara SBY sebagai politisi tentu tidak akan terlepas dari platform dan perjuangan partainya,” tutur Sekretaris Sekgab era Presiden SBY ini.
Syarief menjelaskan bahwa dahulu gabungan partai koalisi memang terbiasa berkumpul membahas perkembangan terkini. Berbagai dinamika yang terjadi didiskusikan dalam kerangka dan format koalisi, untuk kemudian hasil rapat itu menjadi sikap fraksi-fraksi anggota Sekgab di DPR. Bahkan dalam beberapa isu tertentu, tidak semua partai koalisi memiliki pandangan yang sama. Ini adalah wujud demokrasi yang dibangun dan dihormati bersama di Sekgab.
Menurut Politisi Senior Partai Demokrat (PD) ini, pertemuan politik tetap dapat dilakukan tanpa perlu mencederai etika politik dan kewibawaan lembaga kepresidenan. Presiden SBY memang sangat tegas memisahkan kapan sebagai bertindak Presiden dan kapan pula menjadi politisi. Presiden SBY sangat menghormati aturan etika bernegara.
Syarief menjelaskan bahwa, pertemuan politik sudah diwadahi dalam wadah Sekgab. Mengingat banyak Ketum Umum Partai Koalisi, yang juga menjadi pembantu Presiden, maka setiap rapat dilakukan di kantor Sekgab atau di Cikeas.
”Ini penting agar posisi pertemuan itu tidak rancu dan tidak menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat. Prinsipnya, perlu ada pembeda antara agenda politik kepartaian dan kebijakan kenegaraan,” kata Syarief Hasan.
Syarief berharap, semoga semua pejabat dapat memposisikan diri dengan baik, khususnya dalam etika politik menjelang Pemilu 2024 dengan tidak menggunakan fasilitas negara. Negara adalah entitas yang bebas politik kepentingan, yang ada adalah politik kebangsaan dan kerakyatan.
”Siapapun yang sedang menjabat harus menyadari bahwa kekuasaan itu harus amanah dan etik, serta perlu mewariskan hal-hal yang baik untuk pemerintahan berikutnya. Presiden SBY telah memberikan contoh yang baik. Semoga menjadi contoh bagi pemerintahan sekarang dan berikutnya” tutup Syarief. (adi/red)
