INDOSatu.co – – SURABAYA – Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya tak mau ketinggalan dan ikut menyatakan sikap atas kondisi dinamika demokrasi di era pemerintahan Joko Widodo yang memanas akhir-akhir ini, di Plasa Proklamasi Untag Surabaya, Senin (5/2).
Rektor Untag Mulyanto Nugroho mengatakan, seruan kebangsaan kampus merah putih itu ditujukan untuk menjunjung tinggi nilai luhur Pancasila, UUD NRI hingga keutuhan NKRI.
“Merasa prihatin atas kondisi sosial, politik dan kelangsungan negara hukum. Hal ini berhubungan erat dengan telah terjadi pencederaan nilai fundamental demokrasi dalam UUD NRI, kearifan dan etika dalam berbangsa dan bernegara,” kata Mulyanto dalam pernyataan sikap Kampus yang dipimpinnya.
Pernyataan sikap itu, kata Mulyanto, sebagai upaya untuk mewujudkan keadaban dalam demokrasi, mendorong Presiden dan para pemimpin untuk menempatkan kepentingan umum sebagai prioritas utama dibanding kepentingan pribadi dan golongan.
Karena pihaknya menegaskan, masa depan bangsa dan negara tidak boleh dipertaruhkan di atas kepentingan sekelompok orang dengan mengabaikan nurani dan penalaran yang kritis dan rasional.
“Mari kita wujudkan jiwa patriotik untuk negeri ini, untuk menggenapi amanat para pejuang dan pendiri negeri ini, untuk menjaga bumi, air, tanah Indonesia demi kelangsungan kehidupan generasi kita di negeri yang damai dan sejahtera,” sebutnya.
Pihaknya berharap, dengan pernyataan sikap itu, pemerintah bisa mendengarkan dan bisa menjalankan demokrasi sebagaimana mestinya.
“Dengan ajakan kepada masyarakat, nantinya pemerintah, pejabat harus bisa netral. Kemudian juga soal politik dinasti, yang kita harapkan Indonesia adalah miliknya bangsa Indonesia, tidak boleh memenangkan satu kelompok, itu yang harus kita hindari, sehingga, harus ada jurdil,” katanya.
Berikut pernyataan sikap Untag Surabaya, Menolak politik dinasti dan intimidasi; Menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme; Menuntut pemerintahan yang bersih dan berwibawa; Menuntut etika bernegara dan berpemerintahan.
Karena itu, menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk: Menolak calon pemimpin yang proses pencalonannya melanggar konstitusi dan etika demokrasi; Menolak politik dinasti; Menolak politik uang dalam pemilu; Menuntut pemerintah untuk menjatuhkan sanksi tegas terhadap segala bentuk abuse of power, kejahatan jabatan, serta intimidasi yang berindikasi melanggengkan kekuasaan personal maupun kelompok; Mengembalikan netralitas ASN, TNI dan Polri dan menjunjung tinggi peradaban, jangan patahkan nurani karena ambisi. (*)
