INDOSatu.co – BOJONEGORO – Pada 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro telah melantik sejumlah 2.950 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemkab Bojonegoro. Di dalamnya termasuk pengangkatan yang sebelumnya telah menjadi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Pendidikan telah terkonfirmasi, bahwa sebelum para GTT dan PTT diangkat menjadi PPPK atau Aparatur Sipil Negara (ASN), telah memberikan tunjangan guna membantu para pegawai tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.
Data dari Dinas Pendidikan Bojonegoro, pada 2023 anggaran yang terserap untuk GTT dan PTT mencapai Rp 3,5 miliar per bulan dengan rincian sejumlah 2.940 pegawai. Namun setelah pengangkatan PPPK, kini GTT dan PTT yang menerima tunjangan honorer tersisa 1.153 pegawai.
“Tunjangan honorer dari Pemerintah Kabupaten itu diberikan kepada GTT dan PTT di sekolah negeri pada tingkat SD dan SMP, serta insentif untuk PAUD. Sementara untuk SMA/SMK merupakan tanggung jawab dari Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur,” jelas Lukiswati, Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro saat diwawancarai INDOSatu.co di kantornya.
Ia menjelaskan, sebelum GTT dan PTT menjadi ASN atau mendapatkan gaji dari Pemerintah, kontrak kerjanya adalah dengan sekolah yang mereka tempati. Kemudian untuk mendapatkan tunjangan honorer dari Pemkab, GTT dan PTT dapat diusulkan oleh instansi yang ia tempati kepada Pemkab.
“Tujuan tunjangan untuk honorer tentu untuk menambah kesejahteraan mereka GTT dan PPT. Besarnya tunjangan, alhamdulillah selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun,” tutur Lukiswati.
Rusadi, 45, salah satu pengajar sekolah negeri di Kecamatan Dander mengaku terbantu dengan adanya tunjangan honorer tersebut. Meski begitu, terkadang ia tetap merasa kurang karena juga sejalan dengan tuntutan ekonomi yang semakin tinggi.
“Jadi, sangat membantu, karena semakin tahun naik besaran tunjangannya,” jelasnya saat diwawancarai wartawan INDOSatu.co, Kamis (7/12).
Sebagai seorang guru yang telah mengajar hampir 20 tahun, Rusadi berharap agar kedepannya segera mendapatkan kesempatan pengangkatan sebagai pegawai negeri atau PPPK.
“Dari program pemerintah yang ada pada tahun 2024 semua akan diangkat menjadi PPPK. Semoga program tersebut segera terwujud guna meningkatkan kesejahteraan guru. Besar harapan kami untuk program-program peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan,” pungkasnya.
Senada dengan Rusadi, Annadhiful Mubarok, 30, salah satu pengajar di salah satu SMP di Kalitidu mengungkapkan, bahwa tunjangan tersebut membantu dalam menyejahterakan guru honorer.
Mubarok berharap agar para PTT dan GTT tetap mendapatkan tunjangan honorer, serta segera mendapatkan pengangkatan ASN atau PPPK.
“Harapannya, semoga tunjangan GTT/PTT tetap jalan, dan semoga GTT/PTT, khususnya di lingkungan Pemkab Bojonegoro segera diangkat ASN PPPK,” harap Mubarok. (*)
