INDOSatu.co – JAKARTA – Politisi Partai Demokrat Andi Arief mengungkapkan, Yusril Ihza Mahendra pernah mengajukan penawaran bayaran Rp 100 miliar untuk bisa memakai jasanya. Menurut Andi Arief, Demokrat menolak tawaran tersebut. Dia pun tak menyangka hanya gegara hal itu, Yusril justru merapat ke Kubu Moeldoko.
“Begini Prof @Yusrilihza_Mhd, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran anda 100 Milyar sebagai pengacara, anda pindah haluan ke KLB Moeldoko,” kata Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya, Rabu (29/9).
Begini Prof @Yusrilihza_Mhd, soal gugatan JR pasti kami hadapi. Jangan khawatir. Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran anda 100 Milyar sebagai pengacara, anda pindah haluan ke KLB Moeldoko.
— andi arief (@Andiarief__) September 29, 2021
Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Partai Demokrat, Rachland Nashidik. Rachland mengaku tak akan berhenti mengungkap klaim palsu Yusril, terkecuali dia mengaku menjual keahlian soal hukumnya dengan mengatasnamakan demokrasi. Dia pun mempertanyakan alasan Yusril merapat ke Moeldoko.
“Saya tak bakal stop membongkar klaim palsunya Yusril, kecuali dia mengakui menjual jasa profesionalnya tanpa embel-embel demokrasi. Tapi di situ juga ada pertanyaan: apa karena Demokrat tak sanggup bayar Rp 100 miliar, Yusril lantas pindah membela kubu Moeldoko? Dibayar lebih mahal?” tulis Rachland dalam unggahan di akun Twitter-nya, Rabu (29/9/2021).
Menanggapi hal tersebut, Yusril menyatakan keprihatinannya terkait sikap para politikus Demokrat yang terus menyerang pribadinya. Yusril menyebut sikapnya seperti foto SBY yang beredar tengah mengurut dada. “Sama seperti (foto) Pak SBY. Saya juga prihatin sama omongan Rachland,” kata Yusril.
Yusril enggan menanggapi banyak soal tuduhan Rp 100 miliar. Namun, dia meminta Politikus Demokrat berpikir jernih dan mau berperang di MA.
“Di PD ada tokoh-tokoh sekaliber Doktor Amir Syamsudin dan Doktor Benny K. Harman yang sangat paham masalah hukum. Mengapa DPP PD tidak menyiapkan perlawanan hukum ke Mahkamah Agung. Ayo peras otak dan cari jalan menghadapinya, bukan teriak-teriak seperti Rachland Nasidik. Dalam pengujian ke MA tersebut, saya bertindak profesional sebagai advokat. Saya tidak bertindak secara pribadi. Juga bukan sebagai Ketua Umum PBB,” ucapnya.
“Saya mengajak kader-kader PD untuk tetap menggunakan pikiran yang jernih dalam menghadapi setiap persoalan,” pungkasnya. (ad/red)
