INDOSatu.co – TUBAN – Tidak seperti dua kabupaten tetangga, Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban justru belum ditunjuk untuk ujicoba makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra Luthfi Firmansyah, S.E. ketika dikonfirmasi INDOSatu.co membenarkan bahwa Kabupaten Tuban belum ditunjuk seperti daerah lain dikarenakan belum siapnya dapur umum yang dibangun oleh pemerintah.
Penunjukan daerah yang menjadi ujicoba makan bergizi gratis juga melihat kesiapan sarana prasarana daerah untuk dilakukan program tersebut.
“Tuban belum ditunjuk karena belum siap. Kita belum punya dapur umum,” ungkap Luthfi kepada INDOSatu.co, Selasa (14/1).
Melihat belum siapnya Pemkab Tuban menjalankan program nasional tersebut, Luthfi mendorong Pemkab untuk melakukan persiapan yang lebih matang, sehingga bisa segera menyusul dua tetangga daerah, yakni Kabupaten Bojonegoro, dan Lamongan.
Ketika menggelar rapat dengan Pemkab Tuban yang diwakili Sekda Budi Wiyana, Luthfi mengaku sudah mempertanyakan kesiapan Pemkab Tuban tentang program tersebut, dan diperoleh jawaban bahwa Tuban belum ditunjuk oleh pemerintah pusat pada ujicoba bergizi gratis tahap pertama.
Dia menambahkan bahwa, program tersebut adalah program strategis dari pemerintah pusat. Dan menekankan untuk program yang ditunggu masyarakat itu bisa dirasakan seluruh masyarakat, apalagi sekolah-sekolah di pedesaan.
Sekda Pemkab Tuban Budi Wiyana kepada wartawan pasca Sidang Paripurna dengan DPRD Sabtu lalu (11/1) membenarkan bahwa Tuban memang belum ditunjuk oleh pemerintah pusat terkait ujicoba program tersebut.
Ditanya terkait persiapan anggaran program tersebut, Budi juga menyampaikan karena belum ada penunjukan untuk menjadi daerah ujicoba, sehingga belum ada dana yang dianggarkan untuk program tersebut. Meski demikian, kata Sekda, untuk kedepan sudah disiapkan anggaran dari dana tak terduga yang belum disebutkan berapa jumlahnya.
“Kita belum ditunjuk, Kabupaten lain melakukan pengujian makan bergizi gratis itu kan yang sudah ditunjuk. Untuk anggaran, kita sharing dengan pusat. Jadi, nanti berapa, kita belum tahu. Kan belum ada juknisnya juga,” pungkas Budi. (*)
