INDOSatu.co – JAKARTA – Tragedi bentrokan antara warga dan aparat keamanan, yakni dari TNI, Polri, Satpol PP di Rempang, Batam, Riau membuka mata hati seluruh bangsa Indonesia bahwa masih terus terjadi kesewenang-wenangan di negeri ini.
Dengan dalih pembangunan, warga pribumi yang jumlahnya lebih dari 10 ribu itu dihadapkan pada pilihan yang sangat sulit. Terus bertahan atau segera hengkang dari kampung halaman yang sudah dihuni secara turun-temurun sejak zaman Belanda tersebut.
‘’Ini yang membuat warga Rempang dilematis. Dulu kakek-nenek mereka berhasil mengusir penjajah, sehingga mereka bisa mendiami wilayah mereka sebagai tempat tinggal. Kini, mereka justru diusir oleh bangsanya dan harus angkat kaki dari kampung halaman mereka. Ini bentuk keculasan yang nyata,’’ kata Kritikus dan Pemerhati Politik Kebangsaan Faizal Assegaf kepada INDOSatu.co, Selasa (12/9).
Faizal lalu menyuplik pernyataan Anies Baswedan belum lama ini muncul ke permukaan. Masih segar dalam ingatan publik, muncul lah tragedi berdarah Rempang. Anies menggugat dan menjelaskan esensi kemerdekaan atas hak hidup rakyat.
‘’Kedua peristiwa itu berdiri secara terpisah. Namun secara hakiki menyodorkan protes terhadap realitas ketidakadilan. Tentang praktik kekuasaan negara yang makin zalim dan menyimpang,’’ kata mantan aktivis dari eksponen 98 ini.
Di saat tragedi Rempang mendidih di ruang publik, Menko Polhukam Mahfud MD tampil merespon. Seperti biasa, memoles hajat penguasa dengan diksi bahwa tindakan represif aparat bukan penggusuran tapi pengosongan.
Sementara di jejaring medsos beredar sepenggal video Luhut Binzar Pandjaitan. Pidato dan wajah garangnya membela investor. Sikap itu acap kali muncul saat aksi rakyat melawan kebijakan culas negara.
‘’Perilaku dan reaksi pejabat negara seperti itu memberi gambaran terang persekutuan penguasa dan pemodal besar. Rakyat selalu berada dalam tekanan kebijakan yang semena-mena,’’ kata Faizal.
Tindakan tidak adil itu telah berjalan puluhan tahun. Dari satu rezim ke rezim lainnya. Ihwal urusan tanah rakyat tidak lepas dari ‘politik penggusuran’. Tak peduli rakyat menjerit dan berdarah-darah mempertahankan tanah mereka.
‘’Begitu banyak rangkaian ketidakadilan dalam bernegara dipertontonkan secara buas, rakus dan jauh dari nurani. Kekuasaan negara telah berubah menjadi bulldozer menakutkan bagi rakyat,’’ kata Faizal.
Karena itu, wajar bila Anies menegaskan bahwa apa gunanya merdeka jika rakyat tak bisa punya tanah sendiri? Tak hanya soal tanah, tapi berbagai hak fundamental rakyat semakin hari tergusur secara tidak adil.
‘’Bersatulah rakyat Indonesia. Galang persatuan untuk perubahan, dan lawan ketidakadilan!,’’ pungkas Faizal. (adi/red)
