INDOSatu.co – BOJONEGORO – Tunjangan tambahan penghasilan (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bojonegoro benar-benar memperihatinkan. Dengan kekuatan APBD Bojonegoro Rp 7,4 triliun, tunjangan TPP ASN di Bojonegoro tergolong tidak lebih baik dibanding daerah tetangga, misalnya Pemkab Lamongan, Ngawi dan beberapa kabupaten lainnya.
‘’Ini jelas memperihatinkan bagi kami. Masak persentase tunjangan TPP ASN Bojonegoro sangat rendah begitu,’’ kata Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto kepada wartawan, Rabu (2/8).
Sukur mengungkapkan bahwa, DPRD Bojonegoro sudah menerima draf RAPBD 2024. Semua item anggaran dalam APBD 2024 tentu akan dikaji secara detail. Namun, dari beberapa item anggaran, untuk TPP ASN, Sukur masih melihat belum ada keberpihakan dari bupati terkait tunjangan kinerja atau TPP yang diberikan kepada ASN.
‘’Belum ada keterpihakan. Karena saya lihat sekilas memang dari tahun ini, sama tahun depan, itu masih stagnan di angka itu. Jadi, belum ada kenaikan,’’ kata Sukur.
Menyikapi kondisi tersebut, Sukur mengaku sangat menyayangkan. Bagaimana tidak? Dengan beban kerja yang diterima oleh ASN sangat lah besar. Jika dulu mereka bekerja mengelola anggaran Rp 3 triliun, menjadi sekarang Rp 7,7 triliun. Artinya dengan beban kerja yang cukup besar ini, secara otomatis tanggung jawab melaksanakan seluruh program-program ini juga semakin besar.
Di sisi lain, kata Sukur, ASN dituntut untuk meningkatkan derajat atau kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Dua hal ini yang menjadi perhatian kami. Terlihat jelas bahwa reward yang diberikan kepada ASN dalam bentuk tunjangan kinerja ini memang tidak sebanding dengan beban kerja yang dimiliki.
‘’Sekali lagi, saya sangat prihatin kenapa Bupati pelit memberikan reward penghargaan kepada ASN. APBD Bojonegoro itu tinggi, masa kita kalah dengan Kabupaten Lamongan, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora. Dan terutama Blora, yang notabene kemarin juga kita bantu melalui dana hibah,’’ kata ketua DPC Partai Demokrat (PD) ini.
Prinsip yang disoroti DPRD, ke depan pihaknya ingin kinerja Pemerintah, juga kinerja ASN ini semakin baik dan semakin meningkat. Jika mereka mempunyai kinerja yang baik, otomatis Pemerintah harus menyiapkan sedini mungkin reward penghargaan terhadap mereka, dalam bentuk tunjangan kinerja atau TPP itu.
Sukur mengungkapkan, selama Anna Mu’awanah menjabat sebagai bupati Bojonegoro, seingat Sukur baru satu kali menaikkan TPP ASN. Kalau tidak salah tahun 2021 dan itu pun anggarannya tidak signifikan. Tidak sebanding pada tahun 2018 ketika masih dipegang Pj Bupati, yang waktu itu menaikkan TPP ASN lumayan besar, Rp 2-5 juta, bahkan lebih daripada angka itu.
‘’Sudah kenaikannya kecil, TPP juga sering telat, meski itu memang urusan teknis. Mestinya ketika sudah ada regulasinya, anggarannya ada, kenapa harus telat? Saya yakin ketika TPP ini diberikan tepat pada waktunya, tentu bisa membantu kinerja, juga bisa membantu ekonomi para ASN kita,’’ kata Sukur.
Selain itu, dengan kenaikan TPP ASN, diharapkan bisa meringankan beban ASN, terutama untuk membiayai kuliah anak dan kebutuhan lainnya. Sebab, ASN itu tidak punya kesempatan untuk mengakses biaya pendidikan, bantuan pendidikan, dan beasiswa kuliah. Bahkan beberapa ASN golongan tertentu ada yang tidak bisa mengakses beasiswa itu.
Karena itu, Sukur meminta, dengan kemampuan anggaran yang dimiliki dan sudah terselesaikannya beberapa program pemkab, sudah saatnya Bupati betul-betul peduli terhadap ASN dengan cara memberi reward yang pantas, yakni menaikkan TPP.
‘’Paling tidak pada tahun 2024 TPP sudah dinaikkan. Kasihan ASN, beban ekonominya juga semakin berat. Masa Kabupaten Bojonegoro yang APBD-nya besar ini, tunjangan kinerjanya kalah sama Lamongan, Ngawi, dan Blora. Bisa dicek itu, kasihan lah PNS kita itu,” kata Sukur.
‘’Dengan total APBD Rp 7,4 triliun, dan menempatkan Bojonegoro di urutan ke-2 kabupaten dengan APBD tertinggi di Indonesia. Namun faktanya presentase TPP ASN di Bojonegoro masih tergolong rendah,’’ pungkas Sukur. (*)
