INDOSatu.co – JAKARTA – Polemik Food Estate (Ketahanan Pangan) terus menjadi bahan pembicaraan karena tidak sesuainya antara perencanaan dan hasil yang diharapkan. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin bahwa, pada dasarnya sejak awal proyek itu dikerjakan, Akmal dan fraksinya menentang proyek Food Estate tersebut.
Meski tujuannya baik untuk mengantisipasi krisis pangan, namun program ini memiliki berbagai kendala terkait kesesuaian lahan, budaya hingga masyarakat yang tidak mendukung program yang digarap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut.
“Dari sisi tujuan, bahwa pada saat food estate ini dilaksanakan untuk mengantisipasi krisis pangan. Pelaksanaan food estate seolah memberi harapan besar. Kami sejak awal, menjadi kesepakatan F-PKS sangat mengkritisi food estate karena konsepnya tidak seindah yang dibayangkan,” tutur Akmal dalam keterangannya, Senin (28/8).
Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, bahwa tujuan food estate untuk meningkatkan produksi pangan. Namun pada kenyataannya, secara teknis dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tidak mendukung iklim di Indonesia. Sebagaimana Akmal contohkan, tanaman pangan tidak cocok di tanah gambut, akan tetapi pelaksanaannya justru di tanah gambut.
Akmal membuktikan, bahwa lahan untuk berbagai tanaman seperti pangan, hortikultura, maupun lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ternyata lahan yang digunakan tidak mencukupi sumber airnya. Kurang lebih tiga tahun, tambah Akmal, tidak menghasilkan apa yang menjadi tujuan dan harapan food estate, sehingga tidak tercapai sesuai harapan. Bahkan, kerusakan lingkungan hutan malah menjadi masalah baru.
“Saya sangat menyayangkan, pemerintahan Presiden Jokowi kembali memasukkan food estate dalam anggaran ketahanan pangan 2024 yang ditetapkan sebesar Rp 108,8 triliun, meski program ini dinilai gagal,” kritis Akmal.
Akmal yang mengaku di Komisi IV akan terus mengkritisi program food estate ini. Terlebih, dari sisi anggaran akan diusulkan. Karena itu, besar kemungkinan pihaknya tidak menyetujui jika belum ada hasil dan evaluasi dari program sebelumnya yang banyak gagal.
“Kami menemukan dua hal besar dalam persoalan food estate ini, yakni intensifikasi pertanian terkait meningkatkan indeks pertanian yang tidak berjalan baik dan persoalan ekstensifikasi pertanian yang bermasalah,” tutup anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Selatan II itu. (*)
