Terkait Penyediaan Alat Kontrasepsi bagi Siswa, Komisi X: Negara Gak Punya Nalar

  • Bagikan
KECAM KERAS: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyesalkan terbitnya peraturana pemerintah terkait penyediakan alat kontrasepsi bagi siswa di sekolah.

INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengecam keras terbitnya peraturan pemerintah yang memfasilitasi penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa sekolah/pelajar.

“Tidak sejalan dengan amanat pendidikan nasional yang berasaskan budi pekerti luhur dan menjunjung tinggi norma agama,” kata Fikri Faqih dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta.

Politisi PKS ini menyayangkan terbitnya beleid yang mengatur tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja usia sekolah, yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan).

Baca juga :   Warga Keluhkan Debu dan Bau Batubara, PT SBI Tuban: Itu Dampak Cuaca

Menurut politisi asal Tegal, Jawa Tengah ini, penyediaan fasilitas alat kontrasepsi bagi siswa sekolah ini sama saja membolehkan budaya seks bebas kepada pelajar.

“Alih-alih menyosialisasikan resiko perilaku seks bebas kepada usia remaja, malah menyediakan alatnya, ini nalarnya kemana?,” ujarnya.

Dia melanjutkan semangat dan amanat pendidikan nasional, yakni menjunjung budi pekerti yang luhur dan dilandasi norma-norma agama yang telah diprakarsai oleh para founding father kita.

“Salah langkah kalau kita malah mengkhianati tujuan besar pendidikan nasional yang sudah kita cita-citakan bersama,” imbuhnya.

Fikri justru menekankan pentingnya pendampingan (konseling) bagi siswa dan remaja, khususnya edukasi mengenai kesehatan reproduksi melalui pendekatan norma agama dan nilai pekerti luhur yang dianut budaya ketimuran di nusantara .

Baca juga :   Tumpang Tindih Tugas Jubir, Ujang: Perlu Dievaluasi

“Tradisi yang telah diajarkan secara turun temurun oleh para orang tua adalah bagaimana mematuhi perintah agama dalam hal menjaga hubungan dengan lawan jenis, dan resiko penyakit menular yang menyertainya,” tutur mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah ini.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). PP 28/2024 itu mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja.

Baca juga :   Soal Amandemen, PAN Jamin Tidak Terjadi, PDIP Juga Tegas Menolak

Aturan itu diteken Presiden Jokowi pada Jumat pekan lalu, 26 Juli 2024. Dalam Pasal 103 ayat (1) beleid tersebut berbunyi, upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Kemudian, ayat (4) menyatakan: pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *