INDOSatu.co – JAKARTA – Minim kajian. Itulah statemen anggota Komisi VI DPR RI, Rafli. Anggota legislatif dari PKS itu menyayangkan tidak maksimalnya kajian yang dilakukan, sehingga menyebabkan pembengkakkan biaya atau cost overrun dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Padahal menurutnya, proyek tersebut sudah menelan anggaran yang sangat besar, yakni Rp 114 triliun.
“Saya tidak mau mengatakan cost overrun, padahal pembengkakan. Selain pembekaan biaya, juga molornya pembangunan karena adanya temuan geologis tanah yang berbeda dari apa yang diperkirakan. Ini jelas kebodohan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita tidak selesai pada studi, kita tidak selesai pada analisanya,” kata Rafli dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT KAI dan Direktur Utama PT KCIC membahas mengenai pendalaman tambahan PMN Tunai tahun 2022, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (9/11).
Dia juga menyayangkan tidak dilibatkannya PT Industri Kereta Api (Persero) dalam proyek KCJP ini. Saharusnya, ungkap dia, pemerintah juga turut melibatkan perusahaan BUMN dalam tiap proyek. “Kita melihat bagaimana keterlibatan perusahaan BUMN itu sendiri, PT INKA kita, mereka tidak terlibat sama sekali di proyek ini. Padahal, ini adalah proyek besar, bagaimana bisa terjadi, ini bukan hanya di kereta api pak hampir seluruh BUMN seperti ini,” jelasnya.
Meski demikian, Legislator Dapil Aceh I itu berharap proyek KCJB ini bisa segera diselesaikan, meski saat ini masih banyak program lain yang lebih prioritas dan dibutuhkan masyarakat. Rafli merasa risau, merasa gundah bahwa proyek ini harus diselesaikan kalau nggak malu.
”Terbengkalai, jadi malu. Bukan hanya itu, banyak sekali proyek-proyek pemerintah yang terbengkalai. Rp 114 triliun (lebih bermanfaat) kalau dibangun jembatan-jembatan di kampung-kampung, rumah-rumah masyarakat yang masih reot. Nah ini menjadi perenungan bagi kita semua pak,” papar Rafli.
Rafli juga mengingatkan bahwa PT KAI harus memantapkan analisa dan kajiannya mengenai proyek KCJB jika ingin meminta penyertaan modal negara (PMN) tunai sebesar Rp 3,2 triliun untuk pembiayaan cost overrun.
“Penambahan Penyertaan Modal Negara, penyertaan modal uang rakyat, nah ini yang tepatnya, uang rakyat yang kita sertakan di sini, mudah-mudahan Penyertaan Modal Negara yang sudah dibicarakan berhari-hari ini, studinya harus betul-betul selesai, malu kita pak.” tutupnya. (*)
