INDOSatu.co – TUBAN – Pidato Presiden Joko Widodo dalam sidang tahunan DPR/MPR/DPD tahun 2024 mendapat tanggapan beragam masyarakat, salah satunya Bupati Tuban Aditya Halindra Faridzky. Tanggapan Mas Lindra, sapaan akrab Bupati Tuban itu disampaikan usai sidang Paripurna di DPRD setempat di sidang tahunan tersebut.
Berdasar pengamatan INDOSatu.co, pidato yang disampaikan Presiden Jokowi terlihat sangat konstruktif. Artinya, selama menjabat sebagai Presiden RI, Jokowi dinilai cepat merespon dengan apa yang diinginkan masyarakat.
Lantas bagaimana tanggapan Mas Lindra? Bupati muda tersebut mengaku terinspirasi dengan keberhasilan Presiden Jokowi dalam berkomunikasi dengan rakyat Indonesia. Dengan komunikasi yang baik, maka semua pekerjaan yang berat pun bisa dikerjakan dengan baik.
”Artinya, tantangan seberat apapun, di situlah doa rakyat mengalir, sehingga pekerjaan menjadi mudah dan lancar,” kata Mas Lindra.
di bagian lain, Mas Lindra juga mengaku bahwa dirinya masih mempunyai pekerjaan rumah (PR) yang besar, yakni untuk terus menggali potensi masyarakat Tuban, sehingga dapat berprestasi, baik di kancah nasional maupun internasional.
”Karena itu, mohon doa kepada masyarakat Tuban agar saya bisa melewatinya dengan baik,” kata putra mantan Bupati Tuban Haeny Relawati Rini Widiastuti itu.
Berkaca dengan hal tersebut, peningkatan kualitas hidup masyarakat Tuban masih akan terus diperbaiki, karena memang belum memenuhi ekspektasi. Terbukti, dari hasil pengurangan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban masih belum signifikan. Sejalan dengan hal itu, peningkatan taraf hidup guru sebagai pendidik masih banyak yang belum terakomodasi dengan baik.
Berdasarkan hasil pengumuman dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN), kuota PPPK untuk tahun 2024 formasi guru hanya 120, sedangkan menurut rilis di laman dprd-tuban.go.id, Fahmi Fikroni, anggota Komisi I DPRD Tuban menyampaikan bahwa, kebutuhan kursi sebanyak 1.148 guru.
Diantaranya, Guru TK sebanyak 2 formasi, Guru SD sebanyak 205 formasi dan Guru SMP sebanyak 941 formasi. Menurut Fikroni, karena bulan Nopember tahun 2024 ini sudah tidak ada lagi istilah tenaga honorer dan masalah PPPK harus beres semua.
Menanggapi hal tersebut, Mas Lindra mengatakan bahwa, pihaknya sudah mengusahakan untuk memaksimalkan kebutuhan untuk formasi untuk agar lebih banyak yang terakomodasi, namun batasan kuota dari Kemen-PAN membuat kuota yang dibutuhkan Tuban menjadi sangat minim.
“Kami sudah memaksimalkan jumlah kuota sesuai kebutuhan, namun saat kita ajukan di BKN kita dibatasi,” pungkas Mas Lindra. (*)
