Tanggapi Menlu China, LaNyalla: Justru China yang Harus Introspeksi Atas Klaim Laut China Selatan

  • Bagikan
TOLAK INVASI: Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta China melakukan introspeksi atas klaim Laut China Selatan. Klaim tersebut menimbulkan ketegangan di negara-negara kawasan ASEAN.

INDOSatu.co – MAKKAH – Ketua DPD Republik Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti merespons pernyataan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, yang memperingatkan negara-negara ASEAN agar tidak menjadi pion catur negara besar.  Wang menyampaikan pernyataan itu saat berpidato di Sekretariat Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Jakarta, Senin (11/7).

Dikatakan LaNyalla, Indonesia justru meminta China melakukan introspeksi atas klaim China terhadap kawasan Laut China Selatan yang disebut sebagai wilayahnya. Klaim China itulah yang justru menimbulkan ketegangan di sejumlah negara di ASEAN. Karena sejumlah negara ASEAN menganggap bahwa klaim itu tidak sesuai dengan hukum internasional.

Baca juga :   Napak Tilas KAA, Pimpinan MPR dan Delegasi Konferensi Negara Anggota OKI Jalan Kaki

“Silakan saja menyarankan agar negara-negara ASEAN tidak menjadi pion negara besar. Tentu artinya juga tidak menjadi pion China, dalam konteks geopolitik persaingan antara Amerika dan China di Asia, termasuk di Asia Tenggara, apalagi terkait kawasan Laut China Selatan,” tandas LaNyalla di Arab Saudi, Senin siang waktu setempat.

Ditambahkan LaNyalla, kepentingan Satu China terkait Taiwan dan kepentingan perdagangan Amerika di kawasan Pasifik, silakan saja mereka bicarakan berdua. Yang pasti Indonesia sebagai negara berdaulat, memiliki national interest yang harus diutamakan di atas segalanya.

Baca juga :   Dialog Kedua Rusia-Ukraina Tanpa Hasil, Perang Terus Berkobar

Seperti diketahui, Asia Tenggara telah lama menjadi titik gesekan geopolitik antara negara-negara kekuatan besar atas kepentingan strategis. Negara-negara di kawasan itu kini tengah meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjebak dalam persaingan China-Amerika Serikat (AS).

Terkait Taiwan, Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negeri Antony Blinken, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen pada kebijakan Satu China. Artinya, Washington tidak mendorong kemerdekaan bagi Taiwan.

Baca juga :   Kirim 5.000 Tentara, AS Evakuasi Staf Kedutaan dan Pendukung dari Afghanistan

Kendati demikian, AS memiliki kewajiban menyalurkan sarana untuk mempertahankan diri bagi Taiwan. Tindakan itu diatur dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan-AS. (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *