INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia mengumumkan susuna pengurus Partai Golkar periode 2024-2029 secara lengkap, Kamis (7/11). Saat mengumumkan pengurus Partai Beringin itu, tak ada nama Joko Widodo (Jokowi) maupun nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Padahal, keduanya santer disebut siap bakal bergabung.
Bahlil sendiri tidak mengelak bahwa ada banyak kader internal, maupun dari masyarakat yang mendorong agar mantan presiden, dan putranya tersebut, untuk bergabung dalam kepengurusan Partai Golkar. Tetapi, hingga Bahlil selesai membacakan seluruh nama pengurus Partai Golkar, nama Jokowi dan Gibran tidak masuk.
Sebelum diumumkan, beredar kabar tentang nama Jokowi, dan putranya, Gibran, masuk sebagai kader, dan kepengurusan Partai Golkar. Akan tetapi, dari sekitar 150-an nama kader yang masuk dalam struktur kepengurusan lengkap DPP Golkar, tak ada nama Jokowi maupun Gibran.
“Kami menyampaikan bahwa nama Bapak Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, tidak dalam kepengurusan. Baik dalam dewan kehormatan, dewan pembina, maupun dalam struktur. Termasuk Mas Wakil Presiden Gibran (tidak masuk),” kata Bahlil di Kantor DPP Golkar, di kawasan Slipi, Jakarta Barat, Kamis (7/11).
Menurut Bahlil, soal Jokowi, dan Gibran disorong-sorong masuk dalam kepengurusan Partai Golkar, bukan kali ini. Sebelum pelaksanaan Munas Golkar 2024, yang mendapuk Bahlil sebagai ketua umum, seputar Jokowi, dan Gibran bergabung dengan Partai Golkar, pun sudah berembus kencang.
Bahkan, kata Bahlil mengakui, aspirasi internal dari partainya, pun meminta agar Jokowi, dan Gibran bisa masuk ke Golkar. “Dan semua sudah tahu, tidak ada nama Pak Jokowi maupun Wapres (Gibran, Red). Kalau aspirasi sih banyak. Aspirasi banyak,” ujar Bahlil.
Akan tetapi, kata Bahlil, Partai Golkar meletakkan Jokowi sebagai tokoh bangsa. Sedangkan Gibran, juga sebagai wakil presiden yang saat ini masih menjabat. Sehingga, kata Bahlil, tak semua aspirasi tersebut dapat diwujudkan.
“Bapak Presiden Jokowi ini, kan tokoh bangsa. Bapak Presiden ke-7 ini, pasti juga punya pertimbangan-pertimbangan. Tidak juga semua aspirasi bisa kita terima. Dan kita sangat menghargai Pak Jokowi sebagai tokoh bangsa,” ujar Bahlil. (*)
