INDOSatu.co – BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) setempat menyelenggarakan kegiatan bertitel: Pendidikan Politik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Non ASN, Kepala Desa dalam mendukung pelaksanaan pemilu dan Pemilukada serentak 2024 di Bojonegoro.
Tak hanya sekedar kegiatan, moment pendidikan politik itu juga direalisasikan dengan penandatanganan ikrar Komitmen Netralitas ASN, Non ASN, Kepala Desa dalam mendukung suksesnya Pemilu dan Pemilukada Serentak 2024. Acara itu berlangsung di Pendopo Malowopati Bojonegoro pada Rabu (13/12).
Kepala Bakesbangpol Bojonegoro Mahmudi dalam laporannya mengatakan, berdasarkan data, pertambahan jumlah pemilih setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Rata rata kenaikannya 10.000-an pemilih. Sedangkan jumlah pemilih pada pemilu serentak sebanyak 1.033.836 orang dengan jumlah TPS 4.278.
Karena itu, digelarnya kegiatan Pendidikan Politik ini diharapkan dapat membangun sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, mendorong kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran azas netralitas pegawai ASN, terwujudnya pegawai ASN yang netral dan profesional, serta terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas.
Sementara itu, Pj. Bupati Bojonegoro Adriyanto dalam arahannya, menyampaikan perlunya ASN berikrar bersama agar pemilu dan pemilukada 2024 tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada kelompok manapun dalam pelaksanaan pemilu.
Pemilu, kata Adriyanto, menjadi taruhan kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai penyelenggara pemerintahan. Siapapun, baik ASN ataupun Kades yang menyelenggarakan pemerintahan terindikasi tidak netral, maka akan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Saya telah menerbitkan dua kali surat instruksi terkait netralitas ASN untuk menjaga dan memastikan bahwa kita semua netral, sehingga masyarakat Bojonegoro percaya dengan bapak dan ibu semua sebagai penyelenggara pemerintahan. Bapak dan Ibu harus netral dan tidak berpihak kepada siapapun, tidak berpihak kepada kelompok manapun dalam rangka penyelenggarakan pemilu,” ungkap Adriyanto.
Pj. Bupati menambahkan bahwa, ASN bekerja untuk Republik, tidak bekerja untuk orang pribadi dan tidak bekerja untuk kelompok tertentu. Harapannya, agar lingkungan ASN bisa bekerja dengan tenang dan pada akhirnya bisa bekerja baik.
”Saya meminta seluruh ASN jangan menjadi contoh yang tidak baik untuk masyarakat dalam hal ketidaknetralitas di dalam pelaksanaan pemilu ini, Tolong benar-benar dijaga netral ASN.” pinta Adriyanto.
Dengan ikrar tersebut, Adriyanto berharap akan menjadi pengikat untuk menjaga netralitas ASN. Karena itu, pembentukan Satgas ini untuk memastikan bahwa netralitas ASN akan dilihat dan diawasi. Bawaslu akan mengawasi, begitu juga dengan masyarakat.
“Harapan saya, dengan adanya ikrar sore ini, akan memperkuat dan mendukung pelaksanaan pemilu di Bojonegoro secara baik. Dengan semangat yang baik dan semangat tinggi, tentu akan menjaga martabat dan wibawa ASN sebagai penyelenggara pemerintah. ”Sekali lagi, ASN, non ASN, dan Kades harus netral.” kata Adriyanto.
Selain Pj. Bupati Adriyanto, acara tersebut juga dihadiri Forkopimda, Sekda, Asisten Daerah, Staf Ahli, Kepala OPD, Camat, dan Kades. (*)
