INDOSatu.co – MAKASSAR – Wakil Ketua MPR Prof. Dr. Sjariefuddin Hasan M.M., MBA menilai, subsidi mobil listrik yang menuai pro kontra di masyarakat, tidak seharusnya disegerakan. Sebab, di luar persoalan tersebut, masih ada masalah kesejahteraan masyarakat yang sangat berat.
Sebelum memberikan subsidi mobil listrik, kata Syarief Hasan, sapaan akrab Sjariefuddin Hasan, pemerintah seharusnya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran terlebih dulu. Bukan malah mendahulukan subsidi mobil listrik, tetapi kesejahteraan rakyatnya memprihatinkan.
Syarief Hasan mengakui, subsidi mobil listrik merupakan upaya yang bagus untuk memajukan dunia transportasi. Bahkan, ia juga mengakui ada beberapa negara di belahan bumi lain yang memberikan subsidi serupa. Tetapi, negara-negara yang memberikan subsidi kepada proyek mobil listrik itu, rata-rata kesejahteraan masyarakatnya sudah baik. Sementara di Indonesia, kesejahteraan masih menjadi mimpi, di saat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
“Subsidi mobil listrik itu bagus, tetapi ada yang lebih urgen, yaitu kesejahteraan rakyat. Subsidi mobil listrik, hanya bersifat pelengkap. Kita memiliki persoalan yang lebih substantif, yaitu masalah kesejahteraan. Kalau kesejahteraan sudah tercapai, maka subsidi mobil listrik yang sifatnya pelengkap, itu juga baik,” kata Syarief Hasan menambahkan.
Statemen itu disampaikan Syarief Hasan usai hadir dan menjadi penguji eksternal pada sidang terbuka Promosi Doktor, Program Studi Administrasi Publik, Muh. Ikramullah Akmal di Universitas Hasanuddin Makassar. Disertasi yang diajukan pada sidang tersebut berjudul; Governance Network Pada Implementasi Kebijakan Energi Baru Terbarukan di Indonesia.
Acara tersebut berlangsung di Aula Gedung Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanudin, Rabu (17/5). Sidang terbuka itu dipimpin Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanudin, Dr. Phil Sukri S. IP, M.Si.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat (PD) itu, menyampaikan selamat atas keberhasilan Muh. Ikramullah Akmal yang juga salah satu staf tenaga ahli Wakil Ketua MPR. Keberhasilan ikram tersebut, menurut Syarief Hasan adalah cara yang dibuat dirinya untuk meningkatkan SDM di lingkungan MPR.
Menurut Syarif Hasan, ada beberapa catatan kritis yang disampaikan Muh. Ikramullah Akmal dalam disertasinya. Antara lain, menyangkut perizinan pembangunan proyek Energi Baru dan Terbarukan (EBT), yang sangat sulit. Karena untuk menjalankan proyek pembangunan EBT harus melewati 61 perizinan.
“Harus ada perbaikan serta perubahan, di sana-sini, yang diperlukan untuk melakukan peningkatan. Salah satunya mendorong agar birokrasi perijinan dalam menciptakan EBT perlu dirapikan, agar tidak sebanyak sekarang,” pungkas Menkop dan UKM di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini. (adi/red)
