INDOSatu.co – JAKARTA – Tarik ulur terkait pemindahan ibu kota negara (IKN) terus mengemuka. Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Mulyanto, menilai bahwa pemindahan ibu kota belum merupakan sesuatu yang mendesak saat ini. Ketimbang melakukan hal tersebut, pemerintah sebaiknya fokus mengejar target vaksinasi Covid-19.
“Lebih baik mulai menata kembali pergerakan ekonomi di sektor-sektor prioritas, serta mencegah kemungkinan gelombang ketiga pandemi Covid-19. Pembiayaan fiskal pemerintah semestinya diarahkan pada sektor ini,” ujar Mulyanto lewat keterangan tertulisnya, Rabu (6/10).
Di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, sebaiknya pemerintah tidak memaksakan kehendak memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Apalagi jika sumber pembangunan berasal dari utang.
“Ibu kota negara saat ini masih layak dan tidak mendesak untuk dipindahkan. Tidak tepat program pemindahan ibu kota negara ini dimasukkan sebagai prioritas pembangunan,” kata Mulyanto.
Pemerintah secara bertahap sebaiknya memulihkan industri pariwisata. Juga membangun kembali industri pengolahan yang berorientasi ekspor, pasar domestik, dan industri yang menyerap tenaga kerja tinggi.
Di samping itu, utang harusnya diarahkan pada sektor yang mempercepat pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi rakyat. Bukan untuk proyek mercusuar atau sekedar warisan pemerintah berupa ibu kota negara baru.
“Lagi pula umur pemerintahan rezim sekarang tinggal beberapa tahun lagi. Tidak tepat juga untuk mengambil keputusan yang strategis seperti pemindahan ibu kota negara ini,” ujar Mulyanto.
Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman belum lama ini mengatakan, pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju. “Ibu Kota Negara yang baru, berada di tengah wilayah geografis Nusantara, merupakan simbol transformasi progresif menuju Indonesia Maju,” ujar Fadjroel (ad/red).
Dia mengatakan transformasi progresif itu antara lain transformasi dari kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru yang berprinsip pada Indonesiasentris atau pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, perlindungan lingkungan dalam menghadapi perubahan iklim, kualitas baru tata kelola pemerintahan, serta transformasi progresif yang menyeluruh dalam kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. (ad/red)
