INDOSatu.co – JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, tidak asal bicara tentang penyebab tingginya polusi udara. Mulyanto menilai, pernyataan Bahlil yang mengatakan penyebab utama tingginya polusi udara adalah asap dari PLTU menyesatkan dan bisa merugikan publik.
Sebab, kata Mulyanto, berdasarkan hasil kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), diketahui bahwa 75 persen sebaran PM 2,5, zat paling berbahaya, berasal dari kendaraan bermotor. Sementara PLTU cuma berkontribusi sebesar 25 persen.
“Penghasil emisi karbon monoksida (CO) terbesar disumbang oleh sektor transportasi, yakni sebesar 96,36 persen disusul oleh pembangkit listrik sebesar 1,76 persen dan industri sebesar 1,25 persen,” ungkap Mulyanto.
Sementara, penghasil emisi Sulfur Dioksida (SO2), sektor industri manufaktur menjadi kontributor utama, yakni sebesar 61,9 persen. Sedangkan posisi kedua penghasil emisi SO2 terbesar ditempati industri energi sebesar 25,17 persen. Dan kendaraan bermotor hanya berkontribusi sebesar 11 persen.
“Saya lebih percaya data dari KLHK,” kata Mulyanto singkat.
Mulyanto menilai, pernyataan Bahlil bias kepentingan. Mengingat saat ini sedang dilakukan pembicaraan dengan investor energi baru dan energi terbarukan (EBET) dalam kerangka Kerja Sama Transisi Energi yang Adil atau Just Energy Transition Program (JETP).
JETP ini memuat peta jalan teknis untuk pengurangan emisi di sektor ketenagalistrikan (PLTU), selain memuat skema pendanaan yang memanfaatkan dana publik guna menarik investasi swasta bagi transisi energi.
“Isu polusi udara yang mengkambinghitamkan PLTU ini kan meledak bersamaan dengan pembahasan intensif Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) pada JETPI, yang sedianya diluncurkan pada Rabu (16/8/2023). Kalau benar, maka ini kan tidak fair terhadap sektor ketenagalistrikan. Wacana itu bisa menyesatkan dalam perumusan kebijakan penting investasi transisi energi nasional,” tegas Mulyanto.
Demi investasi, imbuhnya, tidak bolehlah kita mengungkap data yang dapat menyesatkan. Nanti bisa-bisa muncul tarif listrik yang mahal bagi masyarakat. Kita butuh kebijakan yang berbasis data (evidence based policy).
“Untungnya pengesahan dokumen CIPP ini mundur hingga menjelang akhir 2023, sehingga memungkinkan bagi terlaksananya konsultasi publik yang lebih mendalam,” kata Mulyanto.
Seperti diketahui, saat menghadiri acara Penutupan Orientasi Diponegoro Muda di Universitas Diponegoro, Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/8/2023), Bahlil menyebut Jakarta menjadi kota dengan polusi udara terburuk di dunia imbas dari PLTU batu bara. (*)
