Soal Pidato Jokowi di Sidang MPR, PKS: Tidak sesuai Fakta

  • Bagikan
JANGAN SRUDAK-SRUDUK: Mulyanto, anggota DPR RI dari F-PKS meminta, menjelang akhir masa jabatan, Presiden Jokowi diminta tidak perlu melakukan reshuffle menteri, karena dinilai tidak akan efektif.

INDOSatu.co – JAKARTA – Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Sidang Tahunan MPR 2021 yang lebih banyak berisi asumsi dan harapan direspons Wakil Ketua F-PKS DPR RI, Mulyanto. Dia menilai bahwa pidato Jokowi kurang berpijak pada fakta yang terjadi di lapangan di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini.
“Hanya berisi asumsi dan harapan pidato presiden itu, namun kurang berpijak pada kenyataan di lapangan di saat pandemi ini,” kata Mulyanto kepada wartawan, Senin (16/8).

Dia menyatakan, Jokowi seharusnya menjelaskan soal indikator-indikator penanganan Covid-19 dalam pidatonya, khususnya yang terkait dengan asumsi serta target pembangunan ekonomi di 2022. Menurutnya, hal itu penting mengingat pembangunan ekonomi tidak bisa hanya berdasarkan pada asumsi saja.

Baca juga :   Soal Penerimaan Negara dari Hilirisasi Nikel, Mulyanto: Janggal, BPK Harus Audit

“Di masa pandemi ini, asumsi-asumsi dan target pembangunan ekonomi saja tidak cukup tanpa didasarkan pada asumsi atau indikator penanganan pandemi karena faktor pandemi dan penanggulangan Covid-19 berpengaruh secara langsung dan signifikan bagi pencapaian target-target ekonomi,” kata Mulyanto.

Mulyanto juga mempertanyakan angka positivity rate yang ditargetkan pemerintah pada 2022. Pasalnya, angka positivity rate hingga saat ini selalu berada di atas 20 persen yang artinya satu dari lima orang lima orang terkonfimasi positif Covid-19.

Baca juga :   Jumhur: Jangan Sampai Saya Dipaksa Anggota Umumkan Mogok Nasional Pelabuhan

Berangkat dari itu, ia memandang, pemerintah kurang memperhatikan asumsi dan target penanggulangan Covid-19. Mulyanto mengaku heran, Jokowi tidak membeberkan target penanganan Covid-19 seperti dalam pelaksanaan prgram vaksinasi, tes, hingga pelacakan kasus.

“Di masa pandemi ini, asumsi-asumsi dan target pembangunan ekonomi saja tidak cukup tanpa didasarkan pada asumsi atau indikator penanganan pandemi karena faktor pandemi dan penanggulangan Covid-19 berpengaruh secara langsung dan signifikan bagi pencapaian target-target ekonomi,” kata Mulyanto.

Baca juga :   PWNU Jakarta Pecat 4 Pengurus LBMNU yang Berkunjung dan Berjejaring ke Israel

Mulyanto juga mempertanyakan angka positivity rate yang ditargetkan pemerintah pada 2022. Pasalnya, angka positivity rate hingga saat ini selalu berada di atas 20 persen yang artinya satu dari lima orang lima orang terkonfimasi positif Covid-19.

Di sisi lain, ia mengkritik sikap Jokowi yang tidak mengungkapkan rasa duka cita terhadap ratusan ribu orang yang telah meninggal dunia akibat Covid-19.

“Sayangnya Pemerintah tidak menyampaikan target-target tersebut di tahun 2022. Bahkan sekedar menyampaikan ungkapan duka cita dan bela sungkawa kepada para korban pun tidak,” ucap Mulyanto. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *