Soal Pengembangan Produksi Pertanian, Bupati Lamongan: DKPP Harus Jadi Lokomotif 

  • Bagikan
BANTU NEGARA: Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi saat membuka kegiatan sosialisasi dan pembinaan pejabat dan staf DKPP Kabupaten Lamongan, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan Lt.7, Senin (20/3). 

INDOSatu.co – LAMONGAN – Mendapat predikat lumbung pangan Nasional keempat di Indonesia dengan produksi padi sebesar 1,1 juta ton, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan dituntut menjadi lokomotif dalam menggerakkan pertanian di Lamongan menjadi lebih berkembang dan berpotensi.

“Sektor andalan di Lamongan adalah pertanian. Karena itu, kita semua harus mampu menjadi lokomotif untuk membawa pertanian lebih berkembang lagi,” tutur Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi saat membuka kegiatan sosialisasi dan pembinaan pejabat dan staf DKPP Kabupaten Lamongan, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lamongan Lt.7, Senin (20/3).

Baca juga :   Ekonomi Tumbuh, 'Maliogoro' Jadi Destinasi Baru bagi Warga Lokal dan Luar Bojonegoro

Memiliki tagline “Ketahanan pangan dan pertanian Lamongan mandiri, tangguh, progresif”, DKPP Kabupaten Lamongan harus memulai merealisasikan kinerja mandiri, tangguh, dan progresif melalui pembinaan seluruh staf agar mampu mewujudkan program prioritas Lumbung Pangan Nasional yang diganggam Lamongan tersebut.

“Karena kita sudah unggul dalam pertanian, jangan sampai DKPP Lamongan tidak berinovasi dalam kinerjanya. Dampingi petani Lamongan agar menjadi petani yang mandiri, tangguh, dan progresif. Contohnya, pada fenomena kekurangan pupuk subsidi, DKPP Kabupaten Lamongan harus gencar menyosialisasikan dan mendampingi para petani agar mandiri dalam berinovasi membuat pupuk organik,” tegas Pak Yes, sapaan orang nomor 1 di jajaran Pemkab Lamongan pada kegiatan yang mengusung tema “Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel” itu.

Baca juga :   Sidak Jembatan Ambrol, Yuhronur: Saya Sudah Koordinasi dengan Kementerian PUPR

Sumber daya manusia (SDM) yang memadai juga akan mendukung birokrasi menjadi good governance. Karena good governance dapat diartikan sebagai kinerja Pemerintahan memenuhi prasyarat dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.

“Good governance bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang baik. Baik dalam artian mampu melakukan kinerja maksimal pada tugas dan fungsinya dalam mengelola Pemerintahan,” tutur Kepala Inspektorat Kabupaten Lamongan A. Farikh saat menjadi narasumber pada kegiatan yang melibatkan 250 staf DKPP Kabupaten Lamongan itu. (*)

Baca juga :   Sambut Idul Adha, Pemkab Berikan 7 Ribu Vaksin PMK Fokus di 8 Kecamatan
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *