Soal Baliho Gus Muhaimin, Jazil: Belum Tentu Jadi Capres

  • Bagikan
DEMI NAMA BAIK: Wakil Ketua MPR RI dari PKB, Jazilul Fawaid mengusulkan pimpinan MPR RI segera mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 untuk memulihkan nama baik mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

INDOSatu.co – JAKARTA – Di tengah maraknya sorotan pemasangan baliho para ketua umum partai, pengakuan mengejutkan datang dari Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid. Dia menilai, pemasangan baliho untuk kepentingan elektoral merupakan hal yang lazim. Namun, dia mengingatkan bahwa tidak semua yang memasang baliho dapat menjadi calon presiden (capres) di 2024.

“Jangan semua orang yang pasang baliho mau nyalon presiden, menurut saya itu kesalahan berpikir,” ujar pria yang akrab disapa Gus Jazil itu dalam sebuah diskusi daring, Sabtu (14/8).

Baca juga :   Dorong Perpres Terbit, PKB Ingin Dana Abadi Pesantren Cair

Menurut Gus Jazil, pemasangan baliho untuk kepentingan pencalonan presiden dapat dilakukan jika memang partai sudah memutuskan hal tersebut.

Terkait PKB, ungkap dia, saat ini partai tersebut belum memutuskan untuk mencalonkan siapapun. Termasuk belum memutuskan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai capres.

“Karena itu, jika gambar Cak Imin atau Gus Muhaimin ada di semua wilayah, itu belum instruksi partai. Jadi, itu (baliho) ‘The Next Presiden’ adalah gimmick-gimmick lah,” kata Gus Jazil.

Baca juga :   Apresiasi Pemerintah, LaNyalla Ingatkan Pentingnya Data Dalam Distribusi BSU

Ditanya soal baliho Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengarah pada kontestasi 2024, Gus Jazil menegaskan itu merupakan inisiatif para simpatisan. Baliho semacam itu bukan merupakan arahan dari pengurus pusat PKB.

“Itu kan simpatisan (yang memasang), coba lihat yang PKB buat, paling (baliho) harlah. Karena itu, karena itu (memasang baliho) dari simpatisan nggak disikapi berlebih,” ujar Gus Jazil.

Baca juga :   Soal Baliho Ketum Partai, PKB Mengakui, PDIP Bilang Bukan Instruksi Partai

Menurut Gus Jazil, partai, anggota DPR, dan pemerintahan saat ini perlu fokus pada penanganan Covid-19. Karena itu, jika kerja-kerja pada penanganannya dinilai tidak baik oleh publik, bukan tidak mungkin mereka akan ditinggalkan dan tak didukung lagi oleh rakyat.

“Partai, pejabat politik, pejabat apapun semua fokusnya pada Covid, jika tidak fokus kepada itu ditinggalkan oleh masyarakat,” ujar anggota DPR/MPR dari dapil Lamongan-Gresik, Jatim, itu. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *