INDOSatu.co – LAMONGAN – Tujuh Fraksi DPRD Kabupaten Lamongan memberikan tanggapan untuk melanjutkan pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun anggaran 2024.
Hal tersebut disampaikan saat masing-masing juru bicara perwakilan fraksi di DPRD Kabupaten Lamongan memberikan pandangan umum (PU) saat Rapat Paripurna terhadap nota keuangan tentang rancangan APBD tahun anggaran 2024, di ruang rapat paripurna gedung DPRD Kabupaten Lamongan Kamis (16/11).
Juru Bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) Ali Afandi menyampaikan bahwa, fraksi partainya berpendapat Pemkab Lamongan harus meningkatkan profesionalitas dan produktivitas kerja melalui inovasi memfokuskan 7 sektor (infrastruktur, kesehatan, pendidikan, teknologi informasi, perindustrian, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan politik) yang diprioritaskan dalam RAPBD 2024.
Harapannya, kata Ali Afandi, agar mampu mencapai misi pembangunan 2024 yakni aktivasi ekosistem perekonomian untuk menjaga ketahanan ekonomi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“RAPBD Kabupaten Lamongan tahun 2024 merupakan instrumen perencanaan keuangan dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya di hadapan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi yang turut hadir dalam kegiatan ini.
Ali Afandi dan anggotanya menyatakan setuju tentang realisasi sektor infrastruktur, seperti jalan-jalan yang masih mengalami kerusakan, baik yang sedang maupun parah. Sebab, hal itu akan mendukung mobilitas kelancaran kegiatan masyarakat. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selanjutnya, Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Imam Fadli menyampaikan tentang terjadinya fluktuasi pendapatan daerah yang stagnan. Maka, PAD perlu dikalkulasi dengan cermat dan realistis serta disesuaikan dengan kemampuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga bisa mencapai secara maksimal. Melalui 5 poin langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi daerah.
Adapun Juru Bicara FPNRI Naim berharap adanya peningkatan pendapatan tahun anggaran 2024 yang diproyeksikan sebesar 3 triliun 450 miliar 38 juta 231 ratus 950 ribu atau mengalami peningkatan sebesar 6,6 persen jika dibandingkan dengan proyeksi pada APBD murni tahun anggaran 2023, memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi, baik pengembangan UMKM maupun pengembangan ekonomi kreatif.
“Pemkab Lamongan harus dapat menyesuaikan pembangunan dengan budaya kerja atau penggunaan teknologi digital dalam setiap agenda kegiatan, sebagai salah satu upaya meningkatkan city branding daerah dalam pemasaran setiap program daerah,” harap Naim.
Lalu Juru Bicara dari Fraksi Partai Demokrat Nor Fathonah menyampaikan masukan di sektor kesehatan terkait dengan keberlanjutan pembangunan RSUD Brondong agar segera menyelesaikan proses peralihan status lahan Perhutani menjadi aset Pemkab Lamongan, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
“Apresiasi diberikan penuh dalam pemberian pelayanan kesehatan maksimal, terutama yang saat ini kita bahas adalah RSUD untuk masyarakat pantura. Kami meminta agar segera menyelesaikan segala proses agar keberlanjutan pembangunan dapat segera terselesaikan,” tuturnya.
Nor Fathonah juga mengingatkan di sektor pendidikan Lamongan supaya mengambil kebijakan pada sekolah-sekolah yang perlu dilakukan penggabungan atau merger. (*)
