INDOSatu.co – JAKARTA – Keputusan Sidang Paripurna Luar Biasa ke-5 DPD RI Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024 terkait mengesahkan Peraturan tentang Tata Tertib DPD RI, yang salah satunya menyangkut pemilihan pimpinan DPD RI dengan menggunakan sistem paket mendapat tanggapan dari Abdul Kholik, senator asal Jawa Tengah.
”Pemilihan model paket ini dilandasi semangat perubahan, karena kalau model kepemimpinan sebelumnya, yang terjadi justru membelah anggota,” kata Abdul Kholik saat dihubungi INDOSatu.co via ponselnya, Sabtu (14/9).
Model pemilihan pimpinan DPD yang lama, kata Kholik, aspirasi seolah menjadi milik Wilayah, sehingga kesulitan untuk terjadinya kerja sama dan kolaborasi dalam memajukan lembaga. Karena itu, jika akhirnya sidang paripurna luar biasa DPD memutuskan pemilihan pimpinan menggunakan sistem paket, Kholik menyambut baik. ”Saya rasa bagus saja,” kata alumni FH Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto itu.
Kholik mengaku mendukung sepenuhnya semangat perubahan dengan sistem paket tersebut. Dia mengaku optimistis ke depan kerja DPD akan lebih baik dan lebih terarah. Berdasar pengamatannya, Pimpinan DPD sejak awal memang sudah dalam satu visi dan menjadikan DPD milik semua anggota.
Semangat kolegial pimpinan, kata Doktor Ilmu Hukum itu, juga lebih mungkin diwujudkan ketimbang seperti yang terjadi saat ini, yang terlalu dominan justru ada pada ketua, yang seolah-olah lebih dari pimpinan lainnya. Idealnya, kata Kholik, karena anggota DPD mewakili daerah, sekat-sekat terjadi polarisasi kewilayahan memang perlu diakhiri. ”Padahal, Pimpinan DPD itu sejatinya hanya speakers bagi lembaga DPD,” kata Kholik.
Kholik lalu menyontohkan seperti yang terjadi di Malaysia. Di Negeri Jiran tersebut, Ketua Parlemen dipanggilnya “YBH Speaker”. Dengan kerangka pemikiran itu, Kholik yakin sekaligus optimistis, para Senator ke depan akan lebih mudah bekerja sama dengan semangat perubahan, dan model kepemimpinan seperti itu insya allah hasilnya bisa lebih baik. ”Saya meyakini (pemikiran, Red) itu,” kata anggota DPD RI yang juga pemikir ulung ini.
Bukan hanya itu. Kholik juga menyambut baik terkait akan adanya pertemuan kembali untuk membahas Tatib, karena adanya beberapa catatan karena masih adanya perdebatan. Sidang tersebut dipimpin Nono Sampono, Wakil Ketua DPD RI, yang memimpin sidang bersama Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, belum lama ini.
Para anggota DPD RI dalam Sidang Paripurna Luar Biasa menginginkan, pembahasan dari pasal-pasal yang menjadi catatan dari hasil harmonisasi Tatib dilakukan oleh keempat Pimpinan DPD RI dan pimpinan PPUU.
“Usulan diterima, nanti akan segera digendakan rapat pimpinan antara Pimpinan DPD RI dan pimpinan PPUU untuk membahasnya,” imbuh Nono.
Terkait isu pokok pemilihan Pimpinan DPD RI, sempat terjadi tarik menarik dan adu argumen. Namun akhirnya para anggota DPD RI sepakat pemilihan pimpinan DPD RI periode 2024-2029 dilakukan dengan sistem paket. (*)
