INDOSatu.co – BOJONEGORO – Hari kedua Sosialisasi Percepatan Penyaluran Dana Transfer ke Desa Tahun 2025 dan Kebijakan Pengalokasian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa, berlangsung Selasa (18/3).
Pemkab Bojonegoro mengonfirmasi bahwa ke depan, BKK akan fokus pada penguatan ekonomi, seperti konektivitas wilayah maupun jalan tani. Sedangkan ADD, dialokasikan untuk ayam petelur bagi keluarga prasejahtera.
Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Kepala Kejari Bojonegoro, Polres Bojonegoro, Pj Sekda Bojonegoro, jajaran OPD terkait, Ketua AKD, camat dari 15 kecamatan serta kepala desa.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam arahannya menjelaskan, kegiatan ini dalam rangka penyaluran dana ADD. Jika ADD nanti turun diharapkan sesuai SOP dan bersinergi dengan Kejari dan Polres untuk mendampingi.
“Saya ingin memastikan sahabat dan rekan kerja bekerja sesuai SOP dan profesional didampingi Bapak Kajari dan Polres,” ujarnya.
Bupati Wahono juga mengaku sering berdiskusi dengan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah untuk menata dan memperbaiki Bojonegoro. Yakni bagaimana mengentaskan kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan angka harapan lama sekolah. Sehingga, keterlibatan pemerintah desa menjadi prioritas karena elemen yang paling dekat dengan masyarakat.
“ADD mulai besok sudah diproses. Proposal dan dokumen lain sudah siap. Maka mulai besok dicairkan bertahap. Harapan saya dalam minggu ini sudah selesai. Sedangkan untuk BKK, dalam tiga tahun ini juga harus selesai. Diskusi dengan Bu Wabup semua desa di Bojonegoro diberi BKK, kecuali yang tidak berperan aktif menyukseskan program ayam petelur karena ini kaitannya langsung dengan masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat prasejahtera,” pungkasnya.
Dalam kesempatan sama, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, mengatakan, di bulan Ramadan ini melahirkan kesepakatan baik untuk dilaksanakan bersama sebagai sebuah komitmen. Wabup Nurul menegaskan, komitmen ini tidak lagi ditawar karena program Bupati adalah mengurangi kemiskinan.
Terkait BKK Desa, lanjut Wabup, prioritas untuk infrastruktur jalan dan jembatan putus atau rusak. Balai desa atau gapura tidak diperkenankan. Untuk proposal pengajuan paling lambat Maret. Lalu Camat akan memverifikasi lapangan terkait pengajuan dari desa apakah yang diajukan betul sesuai di lapangan.
“Pendampingan ada di Kejaksaan dan Polres agar prosesnya aman dimulai dari tenaga yang terlibat seperti warga miskin setempat dan tenaga profesional. Kedepan ada sinergi baik pemerataan pembangunan dan ingat, target kita angka kemiskinan turun menjadi tujuh persen,” jelasnya.
Wabup menegaskan, saat ini Pemkab konsen pada upaya mengurangi angka kemiskinan, pemasukan masyarakat bertambah, dan UMKM naik kelas. UMKM akan jadi program di tahun mendatang. Sebab pendapatan perkapita masih tergolong rendah.
Maka dengan adanya program ayam petelur, minimal ada tambahan konsumsi untuk warga prasejahtera. Sehingga, Nurul menegaskan untuk mempergunakan anggaran seusai peruntukkannya seperti untuk ketahanan pangan dan mengurangi angka kemiskinan. (*)
