INDOSatu.co – LAMONGAN – Guna menyempurnakan manajemen pemerintahan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan menggelar metode pengawasan, di Pendopo Lokatantrra Kabupaten Lamongan, Selasa (27/12).
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi (Pak Yes) dalam sambutannya menuturkan, agar kegiatan pengawasan itu tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, mantan Sekda itu berharap ingin menjadikan pengawasan sebagai evaluasi kinerja di masing-masing instansi.
“Gelar pengawasan daerah rutin setiap tahun kita selenggarakan, tapi jangan sekedar dijadikan rutinitas. Buat lah kegiatan ini untuk evaluasi kinerja kita masing-masing. Temuan pun masih dari itu ke situ dan kadang-kadang temuan yang kita lakukan berulang-ulang dan begitu seterusnya,” tutur Pak Yes saat membuka acara tersebut.
Lebih lanjut, Pak Yes berharap, pada tahun 2023 yang akan datang, seluruh Kepala OPD maupun Camat perlu melakukan transformasi serta pengawasan dari suatu kebijakan maupun program.
“Januari sudah dilakukan lelang. Seluruh OPD mempunyai program yang dapat dirasakan dan dilihat secara langsung oleh masyarakat buat satu, dua, atau tiga yang sekiranya bisa dirasakan sampai lebaran. Jangan sampai ketika masyarakat mudik masih banyak kekurangan. Jadi, ini harus dikawal terus,” imbuh Pak Yes.
Sebagai daerah yang sudah menerapkan manajemen pemerintahan berstandar internasional. Pak Yes menekankan, pengawasan menjadi aspek terpenting dari manajemen pemerintahan, baik pengawasan secara internal maupun eksternal.
“Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat, apabila Kepala OPD Camat tidak tahu persoalan apa yang dikeluhkan masyarakat, maka akan stagnan. APBD tahun 2023 harus kita kawal dan mempunyai dampak yang baik untuk kepuasan dan kesejahteraan masyarakat secara umum,” kata Pak Yes.
Pada kesempatan yang sama, Inspektur Kabupaten Lamongan, Mugito mengatakan, kegiatan pengawasan tersebut dimaksudkan untuk penyamaan visi program pelaksanaan kegiatan pemerintah selama satu tahun kedepan.
“Informasi hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif harus diperbaiki, sehingga semua kegiatan didasarkan pada hasil temuan pemeriksaan. Setelah itu segera untuk mendapatkan tindak lanjutnya,” ucap Pak Yes.
Selain itu, sebagai pemeriksaan di lingkungan pemerintah daerah, yakni di 27 kecamatan, 33 Puskesmas, 48 sekolah SMP Negeri, 12 Kelurahan dan 482 desa, kata Mugito, administrasi masih menjadi kendala bagi sebagian instansi.
Guna mendukung tertib administrasi di setiap OPD, pada kesempatan yang sama juga digelar seminar manajemen resiko dan pemerintah daerah dari BPKP Provinsi Jawa Timur, untuk mengidentifikasi menilai mengelola dan mengendalikan risiko kecurangan. (*)
