INDOSatu.co – YOGYAKARTA – Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, mengungkapkan bahwa, salah satu amanat reformasi adalah membentuk Polri yang independen dan profesional dengan meneladani sosok Jenderal (Pol) Drs. Hoegeng Iman Santoso (Hoegeng).
Jenderal Hoegeng merupakan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dari tahun 1968 hingga 1971. Hoegeng secara historis dikenal sebagai pejabat polisi yang paling berani dan jujur di kalangan masyarakat pada saat mayoritas pejabat pemerintah yang malah dikenal korup.
Namun, kata Tamsil, berbagai kasus besar seperti penembakan ajudan oleh mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, serta tragedi Kanjuruhan telah mengguncang kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Saat mendengar kata ‘polisi’, jangankan mengamankan rakyat, mereka bahkan menghadapi banyak masalah internal. Ada yang membunuh orang terdekat hingga kasus-kasus luar biasa lainnya,” ungkap Tamsil saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Reformasi Polri di Auditorium Sekolah Pascasarjana UGM Yogyakarta, Kamis (13/3).
Tamsil menekankan, reformasi Polri harus menjadikan institusi ini lebih dekat dengan masyarakat, sebagaimana polisi di Jepang yang hadir tanpa jarak dengan rakyat. “Kita sebenarnya sudah punya konsep seperti Bhabinkamtibmas, tapi sayangnya sering kali polisi lebih dekat dengan konglomerat,” kritiknya.
Meski demikian, Tamsil menyebut tingkat kepercayaan publik terhadap Polri kini mulai meningkat. “Survei sebelumnya menunjukkan angka di bawah 60 persen, kini naik menjadi 60 persen. Tapi ini lebih karena tekanan media sosial. No viral, no justice. Ini yang perlu dijawab,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda DIY Irjen Pol Suwondo Nainggolan, yang akan bertugas di Mabes Polri mulai 14 Maret 2025, menyoroti dua masalah utama di Yogyakarta: konflik antarsuku dan kejahatan jalanan. “Ini adalah bom waktu jika tidak segera ditangani. Jika dibiarkan, berpotensi menjadi konflik horizontal,” tegas Irjen Suwondo.
Ia juga menekankan bahwa, tugas Polri bukan hanya penegakan hukum, tetapi juga pencegahan kejahatan. “Reformasi Polri tidak boleh hanya menjadi slogan. Polisi harus fokus pada upaya preventif dan preemtif, bukan hanya penindakan,” tambahnya.
Dengan adanya diskusi tersebut, diharapkan reformasi Polri dapat terus berlanjut untuk membangun institusi yang benar-benar melayani masyarakat dengan integritas dan profesionalisme.
Acara ini digelar oleh Sekretariat Jenderal DPD RI bersama Keluarga Alumni Pascasarjana Universitas Gadjah Mada (Kapasgama). Selain Tamsil Linrung dan Irjen Pol Suwondo Nainggolan, seminar ini juga menghadirkan sejumlah pakar dan akademisi, di antaranya Eko Riyadi (Dosen FH UII/Direktur Pusham UII), Dr. Budi Wahyuni (Komisioner Komnas Perempuan RI 2015–2019), Dr. Trisno Raharjo (Dosen FH UMY), Dr. Zaenal Arifin Mochtar (Pakar HTN FH UGM/Peneliti Pukat), dan Jusman Dalle (Digital Strategist Consultant).
Minat masyarakat terhadap acara ini sangat tinggi. Awalnya, acara ini direncanakan dalam format FGD, tetapi kemudian dikembangkan menjadi Seminar Nasional. Peserta kegiatan ini sekitar 200 orang dari berbagai kelompok sosial, seperti aktivis perempuan, pekerja sosial, mahasiswa, dan lainnya. (*)
