INDOSatu.co – JAKARTA – Ambang batas presidential threshold (PT) nol persen untuk pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang ramai belakangan ini mendapat perhatian dari Direktur Rumah Politik Indonesia (RPI), Fernando EMas.
Menurut Fernando, ambang batas PT pencalonan presiden dan wakil presiden dinaikkan menjadi 20 persen tahun 2008 itu yang menginisiasi adalah Partai Demokrat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu sedang berkuasa meminta Fraksi Partai Demokrat untuk menginisiasi perubahan presidential threshold menjadi 20 persen.
“Jadi sungguh aneh dan tidak bertanggungjawab sikap kader Partai Demokrat saat ini yang menghendaki agar PT nol persen, sedangkan SBY pada saat akan kembali maju sebagai capres menaikkan ambang batas pencalonan menjadi 20 persen,” kata Fernando EMas melalui keterangan pers yang dikirim INDOSatu.co, Kamis (16/13) malam.
Berubahnya sikap Partai Demokrat itu, kata Fernando, menunjukkan bahwa politisi Partai Demokrat itu hanya mementingkan kepentingan sesaat, bukan untuk kepentingan jangka panjang. Apalagi ada upaya membangun opini sesat seolah PT diputuskan pada saat pemerintahan Jokowi, seperti yang disampaikan salah satu kader Partai Demokrat.
Bagi semua pihak yang saat ini sedang berkomentar mengenai buruknya dampak yang dihasilkan dari ambang batas PT nol persen, kata Fernando, sebaiknya meminta pertanggungjawaban kepada SBY dan Partai Demokrat yang pada saat itu menginisiasi ambang batas PT menjadi 20 persen.
Rakyat, kata Fernando, jangan sampai termakan agitasi murahan dengan tujuan untuk kepentingan politik sesaat. Berubahnya sikap para kader Partai Demokrat itu dinilai tidak baik bagi pendidikan politik masyarakat. “Padahal, rakyat sekarang ini sudah cerdas,” kata Fernando.
Jika ambang batas PT nol persen itu konsisten ditetapkan saat SBY menjadi presiden, Fernando menilai hal dianggapnya sikap yang jentlemen. Artinya, kata Fernando, dari dulu sampai sekarang, sikap Partai Demokrat berarti konsisten. “Jadi, saat SBY berkuasa, beliau juga menghalangi banyaknya pasangan capres dan cawapres yang ingin maju dalam Pilpres saat itu. Kalau sekarang meminta PT nol persen, apa tidak malu?,” pungkas Fernando. (adi/red)
