INDOSatu.co – JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara (Jumat, 3/3). Tragedi tersebut telah merenggut korban jiwa dan harta benda. Musibah ini tentu menjadi tragedi yang sangat memilukan dan perlu menjadi atensi bersama dalam pengelolaan keamanan energi (energy security) di Indonesia.
Tempat penyimpanan (Depo) BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian. Karena itu, fakta bahwa jarak antara Depo dengan pemukiman penduduk yang sangat sempit perlu dievaluasi secara menyeluruh. Ini akan menjadi pilihan kebijakan yang mesti berani diambil dengan cermat dan penuh pertanggung jawaban.
“Kita menyampaikan duka mendalam atas tragedi ini. Semoga ini adalah kejadian memilukan yang terakhir. Diperlukan adanya langkah kebijakan yang berani agar kejadian serupa tidak terulang. Kita pahami bersama bahwa jarak Depo dengan pemukiman berimplikasi pada potensi terjadinya musibah berbahaya,” kata Syarief Hasan melalui keterangan tertulis, Senin (6/3)..
Terkait peristiwa tersebut, selain perlunya penanganan dan bantuan bagi para korban, yang sangat penting adalah bagaimana langkah mitigasi ke depan. Saling menyalahkan tentu bukanlah sikap yang bijak menyikapi musibah ini. ”Itu yang terpenting,” tutur Politisi Senior Partai Demokrat ini.
Menurut Syarief, pilihan kebijakan hanya ada 2, yakni apakah Depo yang dipindah, atau penduduk yang direlokasi? Kedua pilihan ini tentu akan menyisakan implikasi-implikasi lanjutan. Jika pilihan Depo yang dipindah, ini akan berdampak pada kelancaran penyediaan dan distribusi BBM. Apalagi Depo Plumpang ini memasok 20 persen kebutuhan BBM harian nasional, atau 25 persen dari total kebutuhan SPBU Pertamina.
Selain itu, kata Syarief, perlu waktu yang cukup lama agar lokasi Depo baru nantinya dapat beroperasi. Selama proses pemindahan ini, skema apa yang mesti diambil guna menjamin kelancaran pasokan BBM. Belum lagi Pertamina dihadapkan pada kerumitan skema investasi, pembebasan lahan, dan perizinan bagi lokasi Depo yang baru.
Di sisi lain, jika pilihan relokasi penduduk yang akan dipilih, maka ini harus dipastikan koordinasi dan proses pemindahannya berjalan dengan baik dan tanpa pemaksaan. Perlu kesepahahaman bersama bahwa lokasi dekat Depo memang sangat rawan kecelakaan dan berbahaya. Hak-hak penduduk mesti dan harus dipenuhi, berupa ganti kerugian yang sewajarnya, serta lokasi relokasi yang berkeadilan bagi penduduk.
”Jangan sampai ada stigma atas lahan yang selama ini ditempati oleh penduduk, semua perlu dibicarakan dengan baik-baik. Pembangunan sektor energi adalah hal yang mesti, sama juga pentingnya dengan keberpihakan pada rakyat. Kita mesti fokus mencari solusi yang terbaik.
Dari dua pilihan kebijakan yang sangat mungkin untuk diambil, harus dipastikan pilihan mana yang memiliki resiko terkecil. Resiko ini dilihat dari banyak perspektif: keselamatan penduduk, keamanan energi, maupun keberlanjutan lingkungan. Untuk instalasi strategis dan berbahaya, adanya zona pembatas (buffer zone) tentu kemestian. Tragedi Depo Plumpang ini juga menjadi pembelajaran bagi instalasi serupa di wilayah lainnya, juga untuk BUMN-BUMN lainnya.
”Saya berharap kejadian ini tidak kembali berulang, sekaligus jadi momentum menata keamanan energi untuk sektor-sektor lainnya,” tutup Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini. (adi/red)
