INDOSatu.co – BOJONEGORO – Pelantikan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD Kahmi) dan Forum Alumni HMI-wati (MD Forhati) di Pendopo Malowopati, Pemkab Bojonegoro, Sabtu (20/11), terasa istimewa.
Selain dihadiri Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, pelantikan MD Kahmi dan Forhati itu juga mengukuhkan Muhammad Ali Duppa, suami bupati menjadi Ketua Dewan Penasihat MD Kahmi setempat.
Ali Duppa yang berasal dari Makassar merupakan alumni organisasi kemahasiswaan tertua di Indonesia itu. Secara simbolis, bersama ketua Dewan Pakar MD Kahmi, Roli Abdul Rokhman, Ali Duppa juga diberi kehormatan memakai jas kebesaran HMI.
Dalam pelantikan MD Kahmi dan Forhati itu, Anna yang didapuk memberi sambutan atas nama kepala daerah memberi ucapan selamat untuk MD Kahmi dan Forhati atas pelantikan tersebut. Dia meminta kedua organisasi itu untuk bersama-sama ikut membangun Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro, kata Anna, adalah milik semua warga Bojonegoro, bukan hanya untuk golongan tertentu saja. Dia mengaku lebih senang jika pendopo Malowopati ini dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat.
Tak hanya itu. Kesempatan sambutan tersebut juga dimanfaatkan bupati perempuan pertama di Bumi Angling Dharma ini untuk menjelaskan berbagai kabar miring yang muncul belakangan ini. Termasuk anggaran lauk pauk yang jumlahnya Rp 67,8 juta per bulan itu.
“Meski diberitakan seperti itu, saya tidak marah. Sebab, anggaran tersebut sudah sesuai regulasi. Nggak apa-apa lah. Saya tidak marah,” kata Anna.
Sesuai regulasi yang dimaksud Anna, bahwa anggaran lauk pauk itu sudah melalui pembahasan yang matang di Banggar. Tidak ada item-item yang disembunyikan. Semua terbuka dan publik juga bisa mengakses anggaran untuk rumah dinas bupati, termasuk anggaran lauk pauk. “Apalagi pembahasannya juga bersama DPRD setempat,” kata dia.
Di era sekarang ini, kata dia, yang mengontrol kerja kepala daerah itu sangat banyak. Hampir semua profesi selalu mengawasi dan mengontrol kerja kepala daerah. Untuk itu, mempermainkan anggaran dianggapnya sangat berisiko dan berbahaya.
“Mari kita hitung, mulai BPK, BPKP, Inspektorat, LSM, DPRD, jurnalis, KPK, dan sebagainya. Semua mengawasi kita. Saya hitung ada 10 lembaga kalau nggak salah yang mengontrol kerja kita (kepala daerah, Red). Jadi, kita ini tidak mungkin bermain-main dengan anggaran,” kata Anna.
Selain menyinggung soal anggaran lauk pauk, mantan anggota DPR RI tiga periode itu juga mengungkapkan prestasi Bojonegoro yang telah ditunjuk Wapres RI Ma’ruf Amin menjadi role model bersama empat kabupaten di Jawa Timur terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem.
“Ini tentu menunjukkan bahwa Pemkab Bojonegoro selama ini sangat intens dan dianggap serius mengentas kemiskinan oleh pemerintah pusat,” kata dia.
Namun, Anna juga menyadari dampak pandemi Covid-19 selama ini membuat angka kemiskinan menjadi naik. Akan tetapi, kata dia, kenaikannya sangat kecil. “Jika diprosentase, mungkin kenaikannya hanya 0,08 persen,” ungkap Anna.
Ke depan, Anna mengajak semua elemen masyarakat ikut terlibat dalam musyawarah dan perencanaan dan pembangunan (Musrenbang) 2022 mandatang. Anna mengaku sangat terbuka dan senang jika semua stakeholders di Bojonegoro ikut terlibat dalam Musrenbang tersebut. Sehingga, kata dia, semua elemen itu kepentingannya akan terakomodasi dan merasakan dampak dari pembangunan yang dirumuskan bersama-sama itu.
“Kelompok dan elemen dari mana saja, monggo ikut terlibat. Supaya kita tahu kekurangan-kekurangan untuk kebaikan Bojonegoro ke depan,” pungkas dia. (adi/red)
