INDOSatu.co – JAKARTA – PDI Perjuangan akhirnya buka suara merespon pernyataan presiden terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa Bung Karno adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Pernyataan tersebut sangat tepat. Yang kurang tepat adalah ketika Prabowo berucap seolah-olah Bung Karno diaku-akui milik satu partai tertentu.
Pernyataan itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah dalam keterangannya menjawab pertanyaan wartawan Jumat (10/5).
“Saya kira sudah tepat Pak Prabowo menyatakan Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia karena memang sejatinya Bung Karno adalah seorang Bapak Bangsa Indonesia,” ujar Basarah.
Politikus yang juga yang juga Wakil Ketua MPR itu menegaskan, pernyataan Pak Prabowo tersebut membuktikan keberhasilan perjuangan politik PDI Perjuangan selama ini untuk mengembalikan status dan peran serta nama baik Bung Karno ke tempat yang semestinya.
“Di masa Orde Baru dulu, Bung Karno tidak mendapatkan pengakuan dan perlakuan seperti yang Pak Prabowo tegaskan sekarang. Saat itu Bung Karno diperlakukan tidak semestinya sebagai seorang Pejuang Kemerdekaan, Proklamator Bangsa, Penggali Pancasila dan Presiden Pertama Republik Indonesia,” terang Basarah.
Dalam misi perjuangan politik PDI Perjuangan, kata Basarah, tidak pernah memasukan Bung Karno hanya menjadi milik satu golongan, satu kelompok, apalagi milik satu partai saja. Sebab, hal itu bertentangan dengan eksistensi dan jati diri Bung Karno yang bukan hanya milik bangsa Indonesia tetapi juga milik dunia.
Jasa-jasa Bung Karno terhadap insiprasi kemerdekaan bangsa bangsa Asia Afrika melalui penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung dan berbagai legacy Bung Karno lainnya telah diakui dunia.
“Semoga jika Pak Prabowo menjadi Presiden RI kelak, beliau akan menjadi pemimpin yang adil dan bijak serta mau dan berani menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang diwariskan oleh Bung Karno dan para pendiri bangsa lainnya,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR itu.
Basarah juga berharap, Prabowo tidak menjadi pemimpin yang anti kritik dan tidak menganggap pihak-pihak yang tidak bergabung dalam pemerintahannnya serta pihak pihak yang mengkritiknya sebagai “pengganggu” karena dalam sistem demokrasi yang diwariskan para pendiri bangsa serta diatur juga dalam konstitusi yang memberikan hak berdaulat bagi rakyat Indonesia untuk mengawasi jalannya kekuasaan politik negara.
”Harapannya, agar terjadi check and balances serta tidak menjadi negara yang autoritarian karena demokrasi Pancasila yang mengajarkan keseimbangan politik adalah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia,” pungkas Basarah. (*)
