Rawan Dipermainkan Kemenag, Pansus Haji DPR Minta Siskohat Perlu Diaudit

  • Bagikan
RAWAN MASALAH: Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI Iskan Qolba Lubis menyikapi gampangnya berubah antrean haji diaplikasi Siskohat milik Kemenag.

INDOSatu.co – JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI Iskan Qolba Lubis menilai, Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) milik Kementerian Agama perlu diaudit. Sebab, menurut Iskan, selama ini sistem antrean estimasi keberangkatan jemaah haji itu, seperti dipermainkan karena selalu berubah, bahkan memundurkan tahun keberangkatan.

“Ini kayaknya kita sudah harus audit Siskohat. Karena kalau audit itu pasti ada berkasnya nanti. Saya setuju itu (untuk diaudit),” ujar Iskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus Haji dengan Kasubdit Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Direktorat Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8).

Baca juga :   RUU KUHP Disahkan, DPR Belum Satu Suara, F-PKS: Ini Bukan Negara Monarki

Sistem antrean haji ini, menurut Iskan, seperti urut kacang. Namun, pada kenyataannya, estimasi keberangkatan haji tidak memiliki kepastian karena seringkali berubah mundur. Padahal seharusnya apabila itu urut, seharusnya keberangkatan haji jemaah dapat sesuai estimasi dan malah maju karena adanya tambahan kuota ataupun adanya pengunduran diri dari beberapa jemaah.

“Tapi jangan berangkat estimasi itu (seperti) enggak ada kepastian. Nah itu namanya urut kacang. Apa artinya urut kacang? Kalau ada orang lain yang meninggal yang mengundurkan diri itu otomatis naik ke atas. Jadi, mereka seharusnya dipercepat kok ini makin lambat. Berarti ada polisi lalu lintas yang melarang orang lain maju ke yang lain, itu yang Bapak harus jawab,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.

Baca juga :   Terima Ketua Umum PPI, Bamsoet Ajak Tanamkan Ideologi Pancasila ke Generasi Muda Bangsa

Karena itu, Iskan merasa perlu segera dilakukan audit terhadap Siskohat ini. Agar sistem antrean keberangkatan haji dapat lebih transparan. Sebab, masyarakat banyak yang mengeluh dan merasakan ketidakadilan dengan estimasi keberangkatan haji dari Siskohat.

“Jadi masyarakat merasakan ada ketidakadilan di dalam Siskohat itu. Kalau memang kalian sudah tidak bisa Siskohat itu kita bubarin aja Siskohat. Kita buat sistem (seperti) di luar negeri sistem undi, enggak perlu kita banyak anggaran,” tutur legislator dapil Sumatera II itu. (*)

Baca juga :   Silaturahmi Kebangsaan dengan PPP, Presiden PKS Ingin Mencari Titik Temu 20 Apr 2023 | 12:28 WIB
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *