INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua MPR RI yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet) menggelar serah terima jabatan Sekretaris Jenderal MPR RI dari Ma’ruf Cahyono kepada Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI Janedjri M.L Gaffar.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 71/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI, memberhentikan dengan hormat Ma’ruf Cahyono karena telah memasuki masa pensiun, terhitung sejak tanggal 3 Februari 2023.
Atas seluruh Pimpinan MPR, Bamsoet mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Ma’ruf Cahyono atas segala kinerja, prestasi dan dedikasi selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal MPR dari tahun 2016-2023.
”Semoga, setelah purna tugas dari MPR, Pak Ma’ruf Cahyono dapat terus menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI di Jakarta, Selasa (23/5).
Hadir dalam serah terima Sekjen tersebut, antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarifuddin Hasan, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad.
Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan menuturkan, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/TPA Tahun 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal MPR RI kepada Janedjri M. L Gaffar. Saat ini Janedjri M. Gaffar masih tercatat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam.
“Pimpinan MPR meminta Plt Sekretaris Jenderal MPR segera menyelenggarakan pemilihan Sekretaris Jenderal MPR yang baru. Selain, mengisi jabatan-jabatan struktural yang masih kosong atau belum diisi oleh pejabat definitif melalui seleksi terbuka atau open bidding, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini, menambahkan Pimpinan MPR RI berencana akan mengundang para pimpinan partai politik dalam forum silaturahmi kebangsaan sebelum Pemilu. Dalam forum silaturahmi kebangsaan tersebut akan dibahas tentang mewujudkan Pemilu damai dan bahagia, serta menolak kampanye hitam serta politik identitas.
“Kita berharap Pemilu 2024 bebas dari politik identitas dan kampanye hitam. Sebab, politik identitas sangat berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Kita pernah merasakan itu dan residunya masih terasa sampai hari ini. Kedepan kita harus bicara soal persaingan yang sehat. Siap bersaing dan siap bersanding, tanpa membawa isu-isu yang berpotensi memecah belah di antara sesama anak bangsa,” pungkas Bamsoet. (adi/red)
