INDOSatu.co – MAUMERE – Ketua DPRD Kabupaten Sikka Donatus David tiba-tiba ‘marah’. Penyebabnya, banyak anggota dewan yang malas masuk kantor. Padahal, agenda yang dibahas sangat penting dan menyangkut masyarakat. Menyikapi gejala tidak disiplin anggotanya itu, David mengaku akan segera melakukan instropeksi internal.
Bahkan, ketua dewan dari PDIP itu berencana akan menggandeng media untuk untuk memformulasi untuk diumumkan di media agar masyarakat mengetahui.
‘Kemarahan’ Ketua DPRD Sikka Donatus David diungkap sebelum memimpin sidang paripurna dengan agenda pidato pengantar Bupati Sikka tentang perubahan RAPBD Tahun 2021, Senin (1/11).
“Mulai besok, bagi yang tidak hadir akan disampaikan dalam paripurna,” tegas dia.
Sidang paripurna yang sedianya dijadwalkan pukul 09.00 Wita, sesuai Peraturan Tata Tertib DPRD Sikka. Namun hingga pukul 10.00 Wita, sebagian besar anggota DPRD Sikka malah belum hadir.
Padahal, Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo bersama Wakil Bupati Sikka Romanus Woga dan pimpinan perangkat daerah sudah hadir di kantor DPRD sejak pukul 09.00 Wita.
“Kalau pemerintah terlambat, kita persoalkan, lalu kita minta di-skors. Kita lebih suka mengoreksi pemerintah dari pada koreksi diri kita sendiri. Tapi kalau anggota dewan yang molor, nggak pernah bersuara apa-apa. Ini iklim yang nggak sehat,” ujar dia lagi.
Donatus David mengungkapkan, selama ini, sidang paripurna di DPRD Sikka tidak pernah dihadiri secara lengkap sebanyak 35 anggota dewan. “Bahkan untuk kuorum saja susah sekali,” ungkap dia kesal.
Karena itu, politisi PDIP itu mengingatkan bahwa kehadiran anggota Dewan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat sangat lah penting. Tidak bisa dibikin mainan. “Saya minta Ketua-Ketua Fraksi untuk memperhatikan hal ini,” pinta dia.
Setelah melepas ‘kemarahannya’, Donatus David kemudian membuka secara resmi sidang paripurna. Sebanyak 18 anggota dewan hadir saat sidang dibuka, sementara yang lainnya datang menyusul saat sidang berlangsung.
Kehadiran anggota DPRD sering terjadi sehingga sidang paripurna molor dari jadwal yang sudah di agendakan, baik karena keterlambatan pihak pemerintah, maupun rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan. “Jadi, ke depan, semua pihak harus introspeksi,” pungkas David. (*)
