Rakyat Indonesia Akan Sejahtera dan Tidak Miskin Jika Semua Pemimpin Amalkan Pancasila

  • Bagikan
JANGAN TERULANG: Anwar Abbas, Pengamat Sosial Ekonomi dan Keagamaan menyayangkan statemen Sekjen PBNU Saifullah Yusuf terkait ajakan memilih capres dan cawapres yang justru memecah belah umat karena disertai dengan cara merendahkan tokoh panutan umat.

INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Anwar Abbas menilai perlunya bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang arif bijaksana dan benar-benar mengamalkan Pancasila. Hal tersebut, kata Anwar, penting untuk mengatasi masalah bangsa saat ini. Terutama ketertinggalan di bidang pemerataan ekonomi.

Dengan pemimpin yang benar-benar mengamalkan Pancasila, Anwar yakin kepentingan rakyat bakal diutamakan dan tidak melayani pemilik modal atau oligarki saja. Apalagi jika melihat data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 masih ada sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia.

Baca juga :   Subsidi LPG Bengkak, Syarief Hasan: Manfaatkan Potensi Gas Domestik, Jangan Impor

“Setelah hampir 78 tahun kita merdeka, angka kemiskinan di negeri ini masih saja tinggi di mana jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 masih 25,90 juta orang,” sebutnya melalui keterangan tertulis, Jumat (28/7).

Fakta tersebut, kata dia, menunjukkan jika Pancasila belum sepenuhnya tercapai, terutama pada bagian sila kedua dan sila kelima yang berbunyi “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dan “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Mengutip penjelasan Proklamator RI, Sukarno, Anwar Abbas menyebut jika tugas mensejahterahkan ekonomi rakyat secara berkeadilan adalah tugas utama dari negara.

Baca juga :   Industri Tekstil Mengkhawatirkan, Komisi IX DPR: Data API, 11.000 Pekerja Alami PHK

Karenanya, negara kata dia harus memberikan jaminan kesejahteraan dan pemerataan kepada seluruh rakyat sehingga dengan demikian diharapkan tidak ada kemiskinan setelah Indonesia merdeka. Kata dia, di sanalah letak mengapa pengamalan Pancasila perlu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan.

“Hal itu tidak bisa kita hadapi hanya dengan mengandalkan pendekatan otak saja tapi juga dengan mempergunakan hati nurani yang disinari dengan Pancasila,” ujarnya.

Baca juga :   Masuk 1000 Ton Impor Beras Asal Vietnam, Johan: Mencekik Petani di Pulau Sumbawa

Dengan mengamalkan Pancasila, pemimpin bangsa dan pemangku kebijakan tidak bersikap diskriminatif dengan meminggirkan kelompok miskin dan melayani oligarki saja. Sebaliknya, pemimpin akan bersikap penuh hikmah, kebijaksanaan dan musyawarah sebagaimana sila keempat Pancasila untuk memberi kemanfaatan kepada orang lain.

“Orang lain yang dimaksud adalah rakyat banyak serta lingkungan alam agar semua orang di negeri ini dapat merasakan bagaimana manisnya hidup di negara yang berfalsafahkan Pancasila dan berhukum dasar dengan UUD 1945,” tegasnya. (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *