INDOSatu.co – JAKARTA – Pengakuan menarik datang dari pakar epidemiologi Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono. Apa itu? Pandu mengungkapkan adanya perbedaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta. Menurutnya, perbedaan itu ada pada wewenang kepala daerah dalam mengeksekusi kebijakan.
Pandu mengakui bahwa selama ini, dirinya berkomunikasi secara rutin dengan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dan Gubernur DKI Anies Baswedan. Kepada dua pejabat pemerintah itu, Pandu menyampaikan saran tentang cara penanganan pandemi.
“Sayangnya, pengambil kebijakan itu ada di tempat lain, bukan hanya di Kemenkes dan gubernur,” kata dr Pandu dalam kanal Hersubeno Point di YouTube yang disaksikan INDOSatu.co, Senin (12/7). Waktu penerapan PSBB, kata Pandu, Gubernur Anies Baswedan memegang kekuasaan lebih besar, sehingga kebijakan pengetatan bisa dijalankan. Oleh karena itu, Pandu menganggap PSBB lebih berhasil menekan laju Covid-19. “Waktu Pak Anies pegang PSBB itu betul bisa dijalankan. Sekarang wewenang, kan, enggak ada lagi (di gubernur) tetapi di PPKM (Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan, red),” ujar Pandu.
“Penanganan pandeminya enggak jalan, adanya PEN saja. Makanya ini KPC PEN baiknya dibubarkan saja, sudah gagal kok,” katanya.
Pandu menambahkan salah satu indikasi tidak efektifnya KPC PEN ialah tidak mau mendengar saran-saran yang disampaikan para ahli kesehatan soal adanya lonjakan Covid-19 pasca-Lebaran. Pandu mengaku sudah memprediksi lonjakan kasus Covid-19 dengan beberapa alasan. Pertama ialah kemunculan varian Delta dari India. Kedua, perilaku abai penduduk. Ketiga, kebijakan pemerintah kurang tepat. “Sudah jauh hari saya sampaikan akan adanya gelombang lonjakan yang sangat dahsyat. Itu saya diskusikan dengan Pak Gunadi dan Pak Anies. Kalau enggak ditekan, sekarang akan kewalahan Jakarta dan Pulau Jawa, maka ketatkanlah Pulau Jawa segera,” bebernya. Menurut Pandu, baik Menteri Budi maupun Gubernur Anies setuju dengan sarannya. Namun, usulan itu tidak bisa diterima kalangan lain di pemerintahan. “Saya bilang saya cemas akan terjadi seperti pola India, rumah sakit akan kolaps, banyak yang tidak bisa ditampung, banyak yang akan meninggal, kekurangan oksigen. Saya bayangkan itu kejadian India di Jakarta dan Pulau Jawa. Sekarang terbukti,” tegasnya. (*)
