INDOSatu.co – JAKARTA – Bengkaknya biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) membuat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) tidak bisa tenang. Sikap terkini, Fraksi PKS DPR RI sepakat mengusulkan membentuk panitia khusus (Pansus) hak angket proyek KCJB tersebut di parlemen.
‘’Kami (Fraksi PKS, Red) mengusulkan pansus hak angket untuk menyelidiki proyek KCJB tersebut,’’ kata Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini dalam Konferensi Pers di Ruang Rapat Fraksi PKS Komplek Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (5/8).
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menilai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) tidak melalui perencanaan yang matang, berubah-ubah, serta berpotensi merugikan keuangan negara. Karena itu, pembentukan Pansus Hak Angket untuk mengurai ruwetnya proyek KCJB tersebut.
“Kita sudah lama mencermati selama beberapa bulan terkait dengan proyek pembangunan kereta cepat ini. Setelah kita cermati, tahapan demi tahapan itu banyak persoalan muncul ke permukaan,” kata Jazuli dalam pengantarnya.
Sebagai salah satu fraksi yang ada di parlemen, kata Jazuli, kehadiran anggota fraksinya adalah suara rakyat. Karena itu, pihaknya akan selalu mendengar suara yang disampaikan masyarakat kepada Fraksi PKS. Dalam proyek KCJB, Jazuli berharap adanya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran.
“Kami Fraksi PKS berharap bahwa politik anggaran itu harus sebesar besarnya digunakan untuk kepentingan rakyat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada mata anggaran yang digunakan untuk sesuatu yang hasilnya tidak jelas,” tegas Anggota Komisi I DPR itu.
Karena itu, PKS mendorong dibentuknya pansus hal angket guna mendalami terkait penelusuran dana yang mengalami kendala di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini.
“Proyek kereta cepat ini menuai banyak kritik dan indikasi persoalan dan masalah, maka kami Fraksi PKS mengusulkan dibentuknya pansus hak angket untuk mendalami tentang proyek kereta cepat ini. Sebenarnya yang terjadi kok berubah berubah, sumber dananya berubah. Awalnya B to B. Terjadi pembengkakan biaya kok akan dibebankan ke APBN, ” tukas dia.
Dalam konferensi pers tersebut, Juwaini ditemani beberapa anggota DPR RI dari fraksi, yakni Wakil Ketua fraksi PKS, Mulyanto, Kapoksi V, Amin Ak, dan Kapoksi VI Suryadi dan beberapa staf fraksi partai tersebut. (*)
