INDOSatu.co – LAMONGAN – Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005-2015, M Din Syamsuddin mengajak masyarakat untuk memberi kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menindak tegas praktik korupsi di dalam negeri.
“Kita harus optimistis dengan kepemimpinan (Presiden Prabowo Subianto, Red),” kata Din Syamsuddin usai menyampaikan Kajian Ramadan 1446 H yang digelar PD Muhammadiyah Lamongan yang digelar di Dome Universitas Muhammadiyah Lamongan (UMLA), Sabtu (8/3).
Din mengungkapkan, Prabowo memiliki komitmen kebangsaan dan ke-Indonesia-an, serta wawasan yang mengayomi umat berbagai agama yang luar biasa. Itu, kata Din, menjadi modal penting dalam memimpin bangsa ini.
”Jadi, sekali lagi, beri kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Indonesia,” kata Din.
Meski demikian, Din mengaku prihatin dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor, termasuk di BUMN dan Kementerian. Din juga mengapresiasi langkah tegas seperti yang dilakukan Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam menindak para pelaku yang terlibat dalam praktik korupsi, sebagai upaya menstabilkan harga kebutuhan pokok.
“Saya tahu tindakan tegas yang dilakukan Pak Amran adalah atas perintah Presiden Prabowo. Baru saja, Pak Amran menelepon saya setelah dia turun langsung ke Pasar di Lenteng Agung, di mana ia memecat supplier atau pengusaha yang menaikkan harga secara tidak wajar,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan para menteri harus fokus pada tugasnya dan menjalankan pemerintahan dengan integritas agar semua pihak menjauhi praktik korupsi. Sebab selain merugikan negara, korupsi juga bertentangan dengan ajaran agama. Meski masih banyak tantangan dalam pemerintahan, Din tetap menaruh harapan pada kepemimpinan Prabowo.
“Menteri-menteri harus memastikan bahwa mereka tidak melakukan korupsi. Dalam ajaran agama, korupsi adalah perbuatan yang akan dibalas dengan siksaan Allah SWT di akhirat nanti,” jelasnya.
Din menilai salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah saat ini adalah keberadaan beberapa pejabat yang memiliki rekam jejak kurang bersih. Untuk itu, ungkap Din, pada saatnya nanti mereka sepatutnya diganti.
“Masalah mendasar dalam pemerintahan ini adalah adanya political liability atau beban politik dari sebagian pembantu presiden yang tidak bersih. Mungkin pada saatnya nanti mereka sepatutnya diganti,” tandasnya.
Pihaknya juga berharap pemerintahan Prabowo dapat menuntaskan berbagai permasalahan bangsa dengan baik, khususnya dalam memberantas korupsi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. (*)
