INDOSatu.co – JAKARTA – Wacana perpanjangan jabatan presiden dan penundaan pemilu bakal menjadi isapan jempol belaka. Pihak Istana mengkonfirmasi tak ada anggaran khusus yang dipersiapkan untuk perpanjangan masa jabatan presiden maupun penundaan pemilu.
Pernyataan tersebut terungkap saat Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, melakukan rapat kerja dengan Komisi II DPR, Senin (4/4). Pramono mengaku tidak ada anggaran, baik di Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, maupun Kantor Staf Presiden. Jadi, mengenai hal ini (perpanjangan masa jabatan). Sehingga, clear lah. Faktanya seperti itu,” kata Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kepada wartawan, Senin (4/4).
Presiden Jokowi, ungkap Pramono, telah menyampaikan ke publik sebanyak empat kali terkait wacana perpanjangan masa jabatan. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi, kata Pramono, sudah cukup jelas dipahami oleh publik.
“Jika masih ada yang mencoba-coba, tetapi kami tahu untuk mengubah, apalagi melakukan amandemen Undang-Undang Dasar tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora ke mana-mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran, karena ini termasuk menjadi bagian di tahun 1999 ketika amandemen itu dilakukan,” jelas politisi asal Kediri, Jawa Timur itu.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera, awalnya meminta penegasan sikap pemerintah terkait isu penambahan masa jabatan presiden tiga periode. Politisi PKS itu mencurigai ada anggaran khusus yang dipergunakan pemerintah untuk gerakan memuluskan penambahan masa jabatan presiden.
Kepada para pembantu utama Presiden itu, Mardani berharap, mudah mudahan tidak ada anggaran pemerintah digunakan untuk kegiatan-kegiatan isu tiga periode atau penundaan pemilu karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi. ‘’Kalaupun isu itu ada, biarkan jadi isu elit yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai,” ujarnya.
Belum lama ini, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) sebelumnya lantang menyatakan dukungan terhadap perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode.
Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg), Pratikno yang ikut hadir mendampingi Presiden Jokowi juga mengaku tidak tahu menahu adanya dukungan tersebut. Pratikno mengungkapkan bahwa saat Presiden Jokowi ada di ruang tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun.
‘’Jadi, kalaupun ada deklarasi itu, itu di luar pengetahuan kami. Sebab kami memang statusnya diundang dan deklarasi itu terjadi setelah presiden dan rombongan meninggalkan tempat,” jelas pejabat asli Bojonegoro, Jawa Timur, ini. (*)
