INDOSatu.co – KUALA LUMPUR – Suhu politik di Malaysia terus memanas. Untuk kesekian kalinya, pihak oposisi tetap bersikukuh untuk menarik dukungan dari pemerintahan Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin. PM terus meminta dukungan koalisi oposisi. Namun, permintaan tersebut ditolak mentah-mentah.
Dalam sebuah pidato, Minggu (15/8), Muhyiddin mengakui untuk pertama kalinya bahwa dirinya tidak memiliki mayoritas dan mendesak anggota parlemen oposisi untuk mendukungnya dalam mosi percaya. Dia mengaku hal ini penting untuk penanggulangan Covid-19 di negara itu.
Sebagai gantinya, PM Muhyiddin menjanjikan beberapa hal kepada oposisi. Dia siap mengamandemen konstitusi untuk membatasi masa jabatan perdana menteri menjadi dua masa jabatan dalam waktu lima tahun.
Selain itu, dia juga berjanji untuk memperkenalkan undang-undang “anti-hopping” demi mencegah pejabat terpilih melompati partai penyokongnya. Serta memastikan usia pemilih minimum adalah langsung diturunkan menjadi 18 tahun dari sebelumnya usia 21 tahun.
Sayangnya, tawaran tersebut ditolak oleh partai oposisi. Blok oposisi terbesar Pakatan Harapan (PH) menyebut bahwa Muhyiddin saat ini telah rapuh dan mengemis minta dukungan.
“Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Malaysia di mana seorang perdana menteri mengakui bahwa dia telah kehilangan dukungan mayoritas namun terus secara terbuka meminta dukungan oposisi,” kata aliansi oposisi PH itu.
Penolakan serupa juga diungkapkan oposisi lainnya,Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO). Mereka mengecam tawaran Muhyiddin itu. Mereka menyebut tawaran itu sebagai bentuk penyuapan secara politik.
“UMNO tidak dapat mempertimbangkan semua tawaran dari seseorang yang tidak lagi memiliki legitimasi sebagai perdana menteri,” kata presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dalam sebuah pernyataan.
Saat ini banyak pihak yang mengecam dan meminta Perdana Menteri (PM) Muhyiddin Yassin untuk mundur akibat manuvernya mengenai keadaan darurat nasional dan pembatasan pergerakan publik yang ia lakukan secara sepihak. Bahkan, Raja Malaysia juga beberapa kali diketahui memberikan teguran kepada Muhyiddin soal keputusan perdana menteri itu. (*)
