INDOSatu.co – JAKARTA – Polemik rencana penamaan salah satu ruas jalan di DKI Jakarta yang diambil dari tokoh sekuler Turki, Mustafa Kemal Ataturk terus mengemuka. Bahkan, PBNU sampai ikut meredam ramainya polemik itu agar tidak semakin liar.
Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU), Ahmad Helmy Faishal Zaini akhirnya turut memberi jalan tengah.
Menurut alumni Universitas Darul Ulum (Undar) Jombang itu, PBNU lebih setuju jika nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk diganti dengan nama ulama lokal, khususnya tokoh dari Betawi yang memiliki kontribusi bagi penyebaran Islam di Tanah Air.
“Tentang rencana pemberian nama jalan protokol Jakarta dengan nama tokoh pembaharu Turki, menurut saya jauh lebih bijaksana jika menggunakan nama tokoh Betawi yang menginspirasi, seperti Guru Manshur (Jembatan Lima), Guru Mughni (kuningan), dan Guru Marzuki (Cipinang). Setuju?” kata Helmi lewat akun Twitter, @Helmy_Faishal_Z, Rabu (20/10).
Pada Senin (18/10), Duta Besar RI untuk Turki, Lalu Muhamad Iqball membenarkan rencana penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Menteng, Jakarta Pusat. Menurut dia, pemberian nama itu merupakan upaya untuk mendekatkan diri antara RI dan Turki.
Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk, kata Iqbal, diminta pemerintah Turki sebagai imbal balik atas permintaan pemerintah Indonesia yang ingin mengganti jalan di depan Kedutaan Besar Indonesia di Turki dengan nama Ahmet Sukarno.
Sebagai imbal balik, sambung dia, Turki mengizinkan agar nama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Ankara diberi nama Ahmed Sukarno. Dia menjelaskan, pemberian nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk di Jakarta sebagai konsekuensi atas nama Jalan Ahmed Sukarno di Ankara, lantaran status keduanya sebagai pendiri negara Turki dan Indonesia.
“Sebagai simbol kedekatan kedua bangsa yang sudah dimulai sejak abad ke-15, Turki setuju memenuhi permintaan kita untuk memberikan nama jalan di depan KBRI Ankara dengan nama Bapak Proklamasi kita, Ahmet Sukarno. Sesuai tata krama diplomatik, kita akan memberikan nama jalan di Jakarta dengan nama jalan Bapak Bangsa Turki,” ujar Lalu.
Ketua MUI DKI Jakarta, KH Munahar Muchtar HS mengatakan, sebaiknya pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI mengkaji secara benar rencana pemberian nama Jalan Mustafa Kemal Ataturk.
Pernyataan serupa juga datang dari MUI Pusat. Melalui Wakil Ketua Umum MUI, Anwar Abbas, pihaknya mengaku tidak sepakat jika salah satu nama jalan di DKI Jakarta dinamai Mustafa Kemal Ataturk.
“Dalam sejarahnya, Ataturk itu sangat benci Islam dan kejam terhadap tokoh-tokoh Islam di Turki. Dan itu sangat menyakiti umat Islam dunia,’ kata Anwar. (adi/red)
