INDOSatu.co – JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengungkapkan, sebagai partai politik yang berkarakter, PKS diyakini tidak akan mudah dipengaruhi berbagai tawaran untuk mengubah sikap politik tidak mendukung Anies Baswedan dalam Pilgub Jakarta. Dan tawaran itu bakal sia-sia.
”Saya meyakini PKS akan tetap istiqamah. Apalagi, sebelumnya nama Anies juga sudah diusulkan DPW PKS ke DPP,” kata Dedi Kurnia kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/6).
Isu bahwa Presiden Jokowi dan capres terpilih Prabowo Subianto berupaya mempengaruhi PKS agar tidak mendukung Anies pada Pilgub Jakarta ini mencuat setelah menjadi pemberitaan berbagai media mainstream maupun online.
Seperti diberitakan, pada Selasa, 28 Mei 2024 lalu, Presiden bertemu empat ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Yaitu, Prabowo Subianto (Gerindra), Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat), Airlangga Hartarto (Golkar) dan Zulkifli Hasan (PAN).
Dalam pertemuan itu, Jokowi mengusulkan nama Ridwan Kamil untuk maju dalam pilkada Jakarta. Presiden menganggap mantan Gubernur Jawa Barat itu bisa menandingi Anies jika memperoleh tiket sebagai calon gubernur. Jokowi juga meminta para ketua umum partai mendukung Ridwan Kamil.
Zulkifli Hasan membenarkan pertemuan tersebut dan mengaku semua ketua umum partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) itu mendukung usul Presiden Jokowi mengusung Ridwan Kamil tersebut.
Setelah para ketua umum partai koalisi, Jokowi memanggil Ridwan Kamil ke Istana Bogor, Jawa Barat, masih pada akhir Mei 2024. Dalam pertemuan itu, menyebutkan bahwa Jokowi meminta Ridwan maju dalam pilkada Jakarta. Namun Ridwan balik mempertanyakan peluang kemenangannya di Pilgub Jakarta.
Pertimbangan Ridwan sederhana, Anies berpeluang besar menang lagi di Jakarta. Apalagi jika bekas Mendikbud itu kembali didukung oleh PKS. Pada Pemilu 2024, PKS mendapat suara terbanyak di Jakarta dengan mendulang lebih dari 1 juta suara. Para narasumber itu menyebutkan bahwa Presiden Jokowi menjamin PKS tak akan memberi tiket untuk Anies.
Meski Ridwan Kamil dan pihak Istana belum bisa dikonfirmasi, tapi yang jelas sehari setelah pertemuan di Istana tersebut, petinggi PKS kabarnya didatangi Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Petinggi PKS dan orang dekat Ridwan Kamil menyebutkan Dasco meminta PKS tak mendukung Anies. Sebagai gantinya, ia menawarkan penggantian 50 persen biaya pemilu yang dikeluarkan PKS serta mengajak partai itu bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Disisi lain juga menyebutkan PKS juga ditawari posisi Wakil Gubernur Jakarta jika Ridwan Kamil maju sebagai calon gubernur. Dasco juga disebut-sebut mengingatkan PKS bahwa ada peluang revisi UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3)
Salah satu rencana revisi UU MD3 menyangkut ketentuan partai pemenang pemilu memimpin DPR ataupun DPRD. Jika revisi terwujud, PKS sebagai pemenang di Jakarta bisa kehilangan kursi Ketua DPRD Jakarta.
“PKS secara karakter politiknya, tidak terbiasa gentar dengan ancaman semacam itu. Bahkan PKS secara konsisten selama ini tidak terkesan mengejar dominasi di parlemen. PKS lebih terkesan fokus pada penambahan pemilih dan kursi. soal kekuasaan parlemen, PKS bisa mengendalikan kader untuk tidak alami sindrom kekuasaan,” ujar Dedi Kurnia.
Apalagi secara khusus, Dedi Kurnia menegaskan, saat ini masih memungkinkan bagi PKS untuk tetap mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. “Karena hanya Anies yang paling mewakili karakter politik PKS,” pungkas Dedi Kurnia. (*)
