JIKA diangan-angan, Pilpres 2024 ini tidak hanya menguji calon ataupun pasangan calon. Tetapi, juga menguji tim sukses calon, penyelenggara pemilu, aparat negara, dan rakyat sebagai pemilih. Kearifan dan ketaatan mereka pada aturan sedang diuji.
Bahkan, yang juga penting, Pilpres ini juga menguji para pimpinan partai politik dan panutan umat. Tokoh agama atau tokoh masyarakat. Bila mereka ini salah ucap, salah tindakan, dan salah pilih, bisa-bisa mereka akan dicela dan dijauhi oleh umat. Juga, bisa menimbulkan konflik dan ketidakpercayaan warga.
Beberapa hari lalu sempat viral, seorang pimpinan partai bikin guyonan terkait amalan salat. Mungkin dia bermaksud menyenangkan calon yang didukungnya. Dia mengatakan, ada warga yang saking cintanya pada calonnya, sehingga mereka menyesuaikan sebagian amalan salatnya dengan nomor urut calon tersebut.
Isi video itu memantik kontroversi di tengah nitizen/warga. Yang pro menganggap itu hanya sekadar guyonan. Ora usah dilebokno nang ati (tidak usah dimasukkan ke dalam hati). Tetapi, bagi yang kontra, urusan ibadah tidak boleh dijadikan guyonan. Mereka ini mengecam si tokoh pimpinan parpol itu. Bahkan, ada yang menuntutnya sebagai penista terhadap agama.
Video itu belum sepenuhnya hilang dari ingatan warga. Hari-hari ini viral video baru, ada seorang tokoh agama bagi-bagi duit kepada warga. Si tokoh tersebut dalam Pilpres 2024 ini diketahui oleh banyak orang sebagai pendukung calon presiden tertentu. Selain itu, dia juga dikenal pernah mengkritik keras terhadap praktik politik uang dalam pemilu.
Dalam video yang viral di media sosial (medsos) itu tampak jelas. Si tokoh agama berdiri dan tangan kirinya menggenggam segebok uang. Saya lihat di videonya, duitnya warna biru. Uang pecahan 50.000 rupiah. Warga antre satu persatu. Yang saya lihat, setiap orang dikasih satu lembar pecahan Rp 50.000. Jika yang datang seorang ibu sambil menggendong anak kecil, si tokoh itu memberikan dua lembar. Berarti Rp 100.000.
Setelah video itu viral, kemudian muncul video yang isinya penjelasan (klarifikasi) dari si tokoh. Menurut dia, apa yang dia lakukan di sebuah kabupaten itu bukanlah money politics. Menurut dia, di kabupaten tersebut ada tokoh masyarakat yang kaya raya dan dermawan. Dia selama ini sering sedekah kepada masyarakat. Kata si tokoh umat itu, dia diminta si hartawan tersebut untuk membagikan sedekahnya kepada warga.
Ibarat bola liar di lapangan, video itu langsung disambar oleh nitizen dengan berbagai komentar, lengkap dengan bumbu-bumbu penyedapnya. Umumnya, nitizen mencibir, mengkritik sinis terhadap apa yang dilakukan si tokoh agama itu. Terutama, warga yang kebetulan sudah punya pilihan capres-cawapres yang berseberangan dengan pilihan si tokoh umat tersebut. Bisa-bisa, di antara pengkritik kini tidak lagi mengidolakan si tokoh tersebut walau sebelumnya mengidolakannya.
Itulah contoh yang saya maksudkan bahwa Pilpres menguji kearifan tokoh umat. Tidak hanya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Tetapi juga Pemilu lainnya. Misal, Pemilu Legislatif, pemilihan kepala daerah, dan bahkan termasuk juga pemilihan kepala desa. Jika tokoh umat salah ucap, atau salah pilihan, atau apalagi dikesankan mencla-mencle, umat akan mencemoohnya. Umat yang semula menghormatinya bisa berubah menjadi merendahkanya. Mereka menjadi sinis.
Hari-hari ini juga viral, berita seorang ketua ormas di tingkat provinsi dipecat/diberhentikan oleh atasannya. Menurut beberapa petinggi ormas tersebut, pemecatan itu sudah prosedural, sudah melalui tahapan-tahapan yang sudah lama, dan itu hal biasa dalam sebuah organisasi. Katanya, pemecatan itu tidak ada kaitannya dengan adanya beda pilihan dalam Pilpres sekarang ini.
Tetapi, warga tentu punya pikiran sendiri yang berbeda. Pikiran mereka tidak mesti linier (satu garis lurus) dengan penjelasan di atas. Di antara mereka ada yang mengaitkan dengan adanya beda pilihan dalam Pilpres. Mungkin saja benar ada beberapa masalah. Tetapi, bisa jadi, gong-nya adalah adanya beda pilihan dalam Pilpres ini.
Menurut saya, apa yang dilakukan dan dialami pimpinan parpol dan si tokoh umat di atas, itu hal yang patut dijadikan pelajaran. Termasuk, apa yang terjadi di sebuah ormas di atas. Itu bagian dari ekses-ekses sosial terkait dengan perhelatan pemilu sekarang ini.
Adanya sejumlah kader partai politik yang pilihan politiknya berbeda dengan pucuk pimpinan partai, dalam Pilpres ini, juga berpotensi menimbulkan disharmonisasi dalam partai. Bahkan, yang lebih ekstrem, bisa menimbulkan ketidakpercayaan kader terhadap pimpinannya. Bisa jadi, ada kader yang migrasi (pindah) ke partai lain.
Di beberapa tempat (daerah) hal seperti itu sudah terjadi. Misal, pucuk pimpinan sebuah parpol berkoalisi mendukung calon tertentu. Tetapi, kader yang di bawah deklarasi mendukung calon yang berbeda. Kader itu melakukan pembangkangan (ketidakpatuhan) terhadap keputusan pimpinan.
Kasus pembangkangan oleh bawahan terhadap atasan, sangat mungkin tidak hanya terjadi pada ormas keagamaan tertentu. Umat yang dalam beberapa hal umumnya sendhiko dawuh (sami’na wa atho’na) kepada tokohnya, bisa-bisa dalam Pilpres, mereka pilih jalan sendiri. Apalagi, jika umat menilai sang tokoh tidak lagi arif, dan pilihannya karena demi materi dan jabatan pribadi.
Karena itulah, para pimpinan partai politik dan para panutan umat (tokoh agama/masyarakat) hendaknya bersikap arif. Jangan mudah melontarkan ungkapan-ungkapan yang kekanak-kanakan. Selain harus arif, juga istikamah (konsisten). Ojo mencla-mencle, sore kedele pagi tempe. Semula mendukung calon tertentu. Kemudian, berubah mendukung calon lain. Yakinlah bahwa mayoritas umat benci terhadap ketidakarifan tokoh panutan. Juga, sangat muak, gregeten terhadap tokoh yang mencla-mencle and wani piro… (*)
Mundzar Fahman;
Penulis adalah mantan wartawan Jawa Pos, Surabaya.
