INDOSatu.co – JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Anas Urbaningrum menilai, akibat pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar bersamaan, membuat pileg makin kehilangan gaungnya. Terbukti, kampanye pemilu sudah berlangsung sebulan dan 3 hari, tetapi yang tampak dan terasa adalah terlalu dominannya “rasa kampanye” pilpres. Kampanye pileg seperti berada di pinggiran, mengalami marginalisasi.
”Percakapan politik di elit dan publik (pemilih), termasuk media massa, tersedot pada urusan pilpres. Urusan pileg hanya mendapatkan ruang yang terbatas. Tipis-tipis saja,” kata Anas Urbaningrum dikutip INDOSatu.co dari akun resmi jejaring sosial X, Ahad (31/12).
Terkait ketimpangan tersebut, Anas menilai hal itu merupakan salah satu kerugian nyata dari penyelenggaraan pemilu yang bersamaan waktunya antara pileg dan pilpres. Pileg berposisi seperti anak tiri, sementara pilpres adalah anak kandung Komisi Pemilihan Umum (KPU).
”Ini adalah keadaan yang tidak baik, tidak sehat menjadikan pemilu sebagai peristiwa politik untuk mendorong kemajuan demokrasi kita. Ruang, waktu dan kesempatan pemilih untuk melakukan penilaian yang utuh terhadap seluruh kontestan pemilu tidak memadai. Partai dan caleg-calegnya, termasuk calon Anggota DPD tenggelam oleh hiruk pikuk urusan pilpres,” kata alumni FISIP Unair Surabaya itu.
Plitisi kelahiran Blitar, Jawa Timur itu menggap sudah saatnya melihat kembali model penyelenggaraan pemilu 2004, yakni pileg dilaksanakan terlebih dulu. Setelah pileg selesai, baru kemudian pilpres digelar. ”Pileg 5 April, pilpresnya 5 Juli 2004, dan putaran kedua 20 September 2004,” kata Anas.
Kata Anas, partai, caleg dan calon Anggota DPD menjadi “tuan rumah” saat pileg, karena pada saat kampanye seluruhnya fokus pada urusan kompetisi pileg. Ketika pilpres, geser “tuan rumahnya” adalah para capres-cawapres. Para pemilih juga mendapatkan kesempatan pada fokus menilai pada jenis pemilihan masing-masing.
”Tiket politik yang digunakan untuk pilpres 5 Juli 2004 adalah hasil pileg 5 April 2004. Masih segar, masih baru dicetak dari “percetakan aspirasi rakyat”. Bukan seperti tiket pilpres 2024 ini yang dicetaknya tahun 2019 yang lalu, sudah “robek2 dan kusam”. Tiket 2019 itu seperti mengabaikan perubahan aspirasi pemilih, dan abai terhadap keadaan-keadaan baru yang selalu berkembang,” kata Anas yang juga mantan Ketua Umum PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu.
Karena itu, kata Anas, sudah saatnya untuk menata lagi: pileg dan pilpres tidak bersamaan waktunya. Yang logika, secara politik, dan teknis adalah: pileg terlebih dulu, dan pilpres kemudian yang tiketnya berasal dari hasil pileg tersebut.
”Masih ingat bearapa penyelenggara pemilu yg meninggal tahun 2019 silam karena beban kerja di TPS yangg sangat berat? Tidak ada pemilu di dunia yang lebih berat bebannya bagi para petugas di TPS di Indonesia tahun 2019 dan 2024. Semoga pemilu 2024 ini terhindar dari kejadian 5 tahun silam,” ungkap Anas.
Sekarang ini, kata dia, harus memaksimalkan yang bisa dilakukan oleh seluruh stakeholder penyelenggaraan pemilu. Pemilu bersamaan waktunya ini tidak cukup ideal, tetapi karena sudah menjadi ketentuan, tetap harus ditunaikan dengan sebaik mungkin.
”Maksimalkan potensi baik, kendalikan dan kurangi potensi buruknya. Kita semua punya tanggung jawab terlibat untuk pemilu 2024 berlangsung dan berhasil baik, meski tidak cukup ideal model penyelenggaraannya. Semangat KPU, Bawaslu dan seluruh kontestan. Semangat rakyat!,” pungkas Anas. (adi/red)
