INDOSatu.co – LAMONGAN – Perkuat sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Kabupaten Lamongan, Pemkab Lamongan menjalin kerja sama dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk memberikan pembiayaan bagi pelaku usaha ultra mikro (UMi) melalui Lembaga Keungan Bukan Bank (LKBB) di Kabupaten Lamongan.
Untuk memasyarakatkan permodalan tersebut, dilakukan sosialisasi pembiayaan Ultra Mikro Pusat Investasi Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang diikuti sebanyak 102 lembaga dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), BUMDesma (BUM Desa Bersama), dan Koperasi aktif.
Berkesempatan membuka sosialisasi di Aula Gajah Mada, Pemkab Lamongan, Kamis (2/11/2023), Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, menuturkan hadirnya permodalan tersebut harus disambut dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para LKBB. Sebab, selain akan memperoleh permodalan atau pembiayaan bagi pelaku UMi, LKBB juga akan memperoleh pembinaan manajemen kelembagaan.
Pak Yes, sapaan akrab Bupati Lamongan, mengajak agar LKBB memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik-baiknya. Biasanya usaha ultra mikro ini tantangannya ada tiga di pemasaran, persoalan kelembagaan dan permodalan.
”Tadi dikatakan Pak Yusuf, bahwa kalau usahanya bagus, akan dilakukan pendampingan untuk dilakukan pembinaan pemasaran produk-produknya, dilakukan pembinaan terkait kelembagaannya, dan kadang usaha itu tidak bersaing dan tumbuh karena permodalan. Selain itu, bunga yang diberikan juga cukup terjangkau. Mari kita manfaatkan sebaik-baiknya,” tutur Bupati Yuhronur.
Sementara itu, Direktur Kerja Sama Pendanaan dan Pembiayaan, BLU PIP, Kemenkeu, Muhammad Yusuf mengungkapkan, program tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk permodalan bagi pelaku usaha mikro atau ultra mikro akibat keterbatasan dalam mengakses modal.
Meski pertama kalinya PIP Kemenkeu hadir di Kabupaten Lamongan, kata Yusuf, UMi telah didebiturkan sebesar Rp 3,3 triliun yang diperuntukkan bagi 51.000 pelaku UMKM melalui lembaga seperti PNM, Pegadaian, koperasi mitra nasional hingga lainnya.
Sedangkan pemilihan penyaluran melalui LKBB diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas. “Kami tidak menyalurkan secara langsung, tetapi menggunakan lembaga keuangan bukan bank sebagai penyalur. Hal Ini supaya tidak hanya pelaku UMKM saja yang mendapatkan manfaat, tapi juga para lembaga bukan bank juga mendapatkan manfaatnya,” kata Yusuf.
Sebagai pemantapan pelaksanaan program tersebut, 102 lembaga mendapatkan pengenalan dan pembekalan program PIP Pembiayaan UMi sebagai alternatif pembiayaan produk untuk pelaku usaha mikro yang diisi oleh Toni Wahyu Utomo dari Devisi Penyaluran Pembiayaan PIP Kemenkeu. (*)
