Pemkab Lamongan Sampaikan Isu Strategis dan Renbang Infrastruktur

  • Bagikan
BERSINERGI: Bupati Lamongan Yuhronur Efendi (kiri) bersama anggota Komisi V DPR RI Ali Mufti hadir di acara diskusi isu strategis dan rembang inftastruktur di Pendopo Lokatantra, Lamongan, Senin (17/2).

INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan menyampaikan isu strategis dan rencana pembangunan (renbang) infrastruktur kepada anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ali Mufti, dalam rapat koordinasi di Guest House Pendopo Lokatantra, Senin (17/2).

Menurut Bupati Lamongan Yuhronur Efendi, pembangunan insfratruktur saat ini menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Lamongan. Sebab, infrastruktur yang memadai akan menunjang ragam pertumbuhan, salah satunya pertumbuhan ekonomi (tercatat pada triwulan II 2024 mencapai 7,61 persen).

Baca juga :   Soal Pengembangan Produksi Pertanian, Bupati Lamongan: DKPP Harus Jadi Lokomotif 

“Insfrastruktur adalah salah hal yang penting, yangmana dapat menunjang berbagai mobilitas masyarakat mulai dari kegiatan ekonomi, sosial, hingga sektor lainnya. Prioritas saat ini adalah melanjutkan pembangunan kemantapan jalan. Saat ini presentase kemantapan jalan Kabupaten Lamongan sebesar 48 persen, sehingga masih diperlukan pembangunan jalan Kabupaten,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

Sedangkan pada insfrastruktur sumber daya air juga terus dilakukan maintenance. Seperti pompanisasi, normalisasi sedimentasi, dan lainnya. Sehingga terbukti selama tiga tahun terakhir tidak ada banjir di Lamongan.

Baca juga :   DPU Respons Cepat, Jalan Kedunglerep-Jegreg Sudah dalam Perbaikan

Pada kesempatan tersebut, orang nomor satu di Kota Soto menyampaikan bahwa pada saat ini Kabupaten Lamongan juga membutuhkan penerangan jalan umum (PJU). Karena adanya PJU akan menopang maksimalnya insfratruktur.

Isu tersebut ditanggapi oleh Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Ali Mufti. Ali Mufti menyebutkan bahwa, infrastruktur adalah hal yang sangat strategis. Karena infrastruktur merupakan layanan yang bisa diakses oleh masyarakat umum, terlebih pada tahun ini target swasembada pangan tentunya akan mendapatkan kemudahan akses apabila infrastruktur memadai.

Baca juga :   Entas Kemiskinan Ekstrem, Emil: Perlu Kolaborasi Pemberdayaan dan Bansos

Namun pada saat ini, kemungkinan tidak seluruhnya usulan pembangunan insfratruktur dapat direalisasikan. Sebab, masih ada efesiensi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Tetapi, upaya sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan lintas lembaga kemeterian tetap akan terus dilakukan. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *