Pemkab Lamongan Gelar HLM untuk Kendalikan Inflasi Jelang Nataru 2025

  • Bagikan
PENGARUH PESTA DEMOKRASI: Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat menyampaikan sambutan dalam high level meeting (HLM) pengendalian inflasi menjelang Nataru 2025 yang digelar di Pendopo Lokatantra, Lamongan, Selasa (3/12).

INDOSatu.co – LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar high level meeting (HLM) untuk mengendalikan inflasi menjelang perayaan Hari Raya Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, di Pendopo Lokatantra, Selasa (3/12) pagi.

Hadir untuk membuka secara langsung HLM, Bupati Lamongan Yuhronur Efendi. Orang nomor satu di Lamongan itu menuturkan bahwa, pada 2024 ini, mungkin inflasi akan sedikit dipengaruhi adanya pesta demokrasi.

Sebab, kata dia, faktor yang mendorong adanya inflasi tidak hanya dari biaya produksi dan daya beli masyarakat, namun adanya ketidakstabilan politik juga mampu mempengaruhi inflasi.

Pengendalian inflasi, kata bupati, adalah tanggung jawab bersama, mungkin pada tahun ini ada faktor pesta demokrasi. Di tengah tantangan dinamika global, kata dia, terutama fluktuasi harga dan komoditas, menjadi prioritas pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tertuang dalam road map reformasi birokrasi.

Baca juga :   Jemppol Produktif, Layanan Jemput Bola Urus KTP Bagi Pelajar Tingkat SLTA dan MA

Pemerintah, kata bupati, telah melakukan penajaman evaluasi dengan lebih mengukur indeks dari sisi dampak kinerja, dibandingkan dengan sisi proses yang cenderung bersifat administratif.

”Alhamdulillah capaian reformasi birokrasi di tahun 2024 Lamongan mendapatkan predikat BB, yang artinya sangat baik,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.

Secara tahunan, inflasi IHK di Jawa Timur tercatat sebesar 1,41 persen (yoy), yang lebih terkendali dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni sebesar 3,24 persen (yoy).

Di Kabupaten Lamongan melalui sister city tercatat inflasi sebesar 0,24 (bulan ke bulan) dan 1,76 (tahun ke tahun). Kelompok penyumbang inflasi terbesar adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,12 persen.

Baca juga :   Dibahas Seminggu, Rancangan Perubahan KUA-PPAS Lamongan 2022 Didok DPRD

“Angka inflasi ini kecil, namun kita harus terus menekan agar tidak terjadi lonjakan. Terlebih saat Nataru berpotensi terjadi inflasi yang tinggi,” kata Pak Yes.

Selanjutnya Pak Yes menjelaskan bahwa, Pemkab Lamongan akan menggencarkan strategi jangka pendek dan jangka panjang. Dari strategi jangka pendek diadakan operasi pasar murah oleh Dinasperindag Kabupaten Lamongan dan gerakan pangan murah oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hal itu bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat dan meringankan biaya pembelian masyarakat.

Sedangkan strategi jangka panjang ialah dengan menerapkan program menanam kebutuhan makanan seperti sayur di pekarangan terpadu. Juga memperjuangkan berhasilnya panen raya.

Baca juga :   Jadi Sarana Instropeksi, Muharram Festival di Lamongan Berlangsung Meriah

“Seluruh OPD dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersinergi untuk melaksanakan strategi pengendalian inflasi di Kabupaten Lamongan. Selain itu kami juga bersinergi dengan Pemerintah Provinsi maupun pusat,” jelas Pak Yes.

Pemkab Lamongan juga menerapkan 4K (ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif bagi tim pengendali inflasi daerah) untuk mengendalikan inflasi.

Diungkapkan Pimpinan Cabang Bulog Bojonegoro Ferdian Darma Atmaja, stok beras di gudang beras Lamongan yang terletak di Karangkembang tahun 2024 adalah 2.279.615,00 Kg. Beras tersebut dijual dengan harga 12.500/kg.

Untuk menekan inflasi pada komoditas beras, Bulog telah menyalurkan bantuan beras sebanyak 97.771 penerima bantuan pangan, yang per orang mendapatkan 10 kg. (*)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *