INDOSatu.co – BOJONEGORO – Pemkab Bojonegoro menggelar Deklarasi Penanganan Kemiskinan Ekstrem. Acara tersebut dihadiri unsur Forkompimda dan 25 kepala desa (Kades) penerima penanganan kegiatan tersebut.
Deklarasi yang digelar di Pendopo Malowopati Pemkab Bojonegoro itu dinilai sebagai bentuk komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem sesuai instruksi Wapres RI, Ma’ruf Amin.
Menurut Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnandaka Tjatur, Pemkab Bojonegoro berfokus pada data Badan Pusat Statistik (BPS), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Desil 1, dan sustainable development goals (SDGs) sebagai acuan penanganan kegiatan tersebut terhadap desa.
Kusnandaka mengungkapkan, bahwa dalam penanganan kemiskinan ekstrem, Pemkab telah melakukan verifikasi dan intervensi data, yang selanjutnya diberikan kepada camat dan dilaksanakan oleh pemerintah desa terkait.
Mengingat dari sekian banyak data yang diterima tidak ada persamaan, kata Kusnandaka, maka pemadanan data oleh Dispenduk akan diserahkan ke kecamatan dan pemerintah desa untuk diberikan program penanganan kegiatan itu.
“Karena itu, tekad dan komitmen bersama perlu kita bangun, sehingga peningkatan akselerasi dan sinergitas dari tingkat pemerintah desa hingga daerah bisa bekerja dengan baik.” ungkap Kusnandaka, Senin (15/11).
Sementara itu, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah meminta, semua pihak, khususnya 25 desa yang diberikan intervensi kegiatan tersebut, agar membangun sinergitas dan komitmen bersama dalam menyukseskan pengentasan kemiskinan ekstrem. Sebab, kata dia, Bojonegoro ditunjuk langsung oleh Wapres RI sebagai role model bersama 4 Kabupaten lain di Jawa Timur.
Dan saat ini, Anna mengaku sedang fokus untuk memaksimalkan program Pemkab Bojonegoro dalam menyejahterakan masyarakat melalui sektor kesehatan dan fasilitas bagi warga, seperti rumah tangga layak huni (RTLH) yang diberikan intervensi melalui program atap lantai dan dinding (ALADIN), dan lain-lain.
“Kita optimistis pada 2021 ini, penanganan kemiskinan ekstrem dapat dituntaskan,” jelas dia.
Bupati juga menambahkan, berdasarkan data BPS, dalam kurun waktu 5 tahun penduduk miskin di Bojonegoro berkurang 32.900 jiwa atau sebesar 8,89 persen dari total pengurangan penduduk miskin di Jawa Timur sebesar 370.000 jiwa. (*)
