INDOSatu.co – KUALA LUMPUR – Keputusan mengejutkan datang Perdana Menteri (PM) Malaysia, Ismail Sabri Yaakob. Politisi dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) itu mengumumkan pembubaran parlemen pada Senin (10/10) di tengah kekacauan politik sejak pemilihan nasional terakhir pada 2018.
Kontributor INDOSatu.co di Malaysia Lukmanul Hakim melaporkan, dengan pengumuman pembubaran parlemen tersebut, jelas memungkinkan pemilihan umum bisa dilakukan lebih awal yang bertujuan untuk membawa stabilitas politik di negeri Jiran tersebut. Saat ini Malaysia baru saja keluar dari pandemi Covid-19 dan skandal korupsi 1MDB yang melibatkan Najib Razak, mantan Perdana Menteri Malaysia, juga dari UMNO.
“Kemarin saya bertemu raja. Saya meminta izinnya untuk membubarkan parlemen. Dan raja menyetujui permintaan saya untuk membubarkan parlemen hari ini,” kata Sabri Yaakob dalam pidato yang disiarkan televisi di negara itu, Senin (10/10).
Dengan pemilu dipercepat, Sabri Yaakob berharap rakyat Malaysia akan menggunakan suara mereka dengan baik dalam menjaga stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan harmoni di negara ini,” kata pengganti mantan PM Muhyiddin Yassin tersebut.
Dia membuat pengumuman sehari setelah audiensi dengan raja, Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al Mustafa Billah Syah, yang memberikan persetujuannya.
Hingga kini belum kabar kapa pemilu tersebut akan digelar, untuk pemilihan anggota parlemen nanti. Meski demikian, sesuai dengan konstitusi, pemilihan harus diadakan dalam waktu 60 hari setelah pembubaran parlemen.
Pembubaran itu terjadi beberapa hari setelah pemerintah mengumumkan anggaran populis, yang mencakup beberapa miliar dolar pemberian uang tunai dan pemotongan pajak penghasilan pribadi.
Jajak pendapat baru dijadwalkan September tahun depan, tetapi Ismail menghadapi tekanan kuat dari dalam partainya Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) untuk membubarkan parlemen dan mengamankan mandat yang kuat dalam pemilihan awal.
Malaysia telah berada dalam kekacauan politik sejak pemilihan nasional terakhir pada 2018, ketika pakta reformis yang dipimpin oleh mantan pemimpin Mahathir Mohamad mengalahkan aliansi yang dipimpin oleh UMNO. Adapun UMNO menjadi partai utama yang memerintah negara itu selama lebih dari 60 tahun.
Kemudian petahana Najib Razak, yang terlibat dalam skandal di mana miliaran dolar diduga telah dijarah dari dana kekayaan negara 1MDB, digulingkan dari jabatan PM.
Dia kemudian dihukum karena korupsi setelah persidangan yang panjang dan mulai menjalani hukuman penjara 12 tahun pada Agustus 2022 untuk sejumlah dakwaan awal.
Namun harapan untuk stabilitas politik setelah penggulingan Najib memudar dengan cepat. Pasalnya, pemerintahan Mahathir runtuh setelah 22 bulan karena pertikaian sengit.
Dia digantikan oleh mantan tangan kanannya Muhyiddin Yassin. Tetapi kemarahan publik yang meningkat atas penanganannya terhadap pandemi memaksanya untuk mengundurkan diri kurang dari dua tahun setelah dia menjabat. Kemudian Ismail diangkat sebagai pemimpin baru Malaysia hingga saat ini.
Kini partai politik di Malaysia sedang menyiapkan strategi merebut simpatik publik untuk menguasai parlemen. Selama ii, mayoritas parlemen dikuasai oleh UMNO, meski dalam beberapa hasil pemilu belakang ini, kursi UMNO di parlemen terus berkurang. (*)
