INDOSatu.co – LAMONGAN – Setelah menyampaikan nota keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun 2023 Senin lalu, kini Kamis (3/11), di ruang rapat Paripurna Gedung DPRD Lamongan kembali menggelar paripurna hari ke II dalam rangka pandangan umum 7 fraksi atas rencana pembangunan daerah dari berbagai bidang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023.
APBD sebagai instrumen perencanaan keuangan menjadi sentral untuk mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lamongan, dengan memperhatikan perubahan asumsi-asumsi yang sesuai dengan keadaan yang terjadi dan perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Rancangan Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 di ditargetkan sebesar 3,13 triliun, dibandingkan di tahun 2022 target tersebut mengalami beberapa perubahan mulai dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) naik 2 persen, Pendapatan Transfer naik sebesar 4 persen, dan Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan sebesar 50 persen.
Juru Bicara (jubir) Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Somad pada kesempatan tersebut, menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Lamongan di tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk bidang kesehatan.
Dengan kebijakan tersebut, telah membawa Lamongan menorehkan prestasi dan pengentasan berbagai permasalahan kesehatan terutama Covid-19. Hal senada juga disampaikan Sri Setyowatis selaku jubir Fraksi Demokrat, atas upaya Pemkab Lamongan meningkatan derajat masyarakat.
Fraksi Demokrat juga memberi apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Lamongan atas penuntasan pengadaan armada unit mobil sehat di 474 desa dan kelurahan se-Kabupaten Lamongan, peresmian RSUD Karangkembang Babat, dan rencana pembangunan RSU di Brondong,” kata Sri Setyowati.
Melihat keberhasilan Pemkab Lamongan di tahun 2022, dengan memfokuskan di bidang kesehatan, di tahun 2023 mendatang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 7 fraksi menyampaikan pandangannya terkait upaya peningkatan efisiensi, efektivitas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pandangan tersebut termuat dalam berbagai bidang, diantaranya, di bidang pertanian, kesehatan, Infrastruktur, Bidang Pendidikan dan Olah Raga, Ekonomi, dan Pelayanan Publik.
“Secara keseluruhan, Pendapatan Kabupaten Lamongan Tahun 2022 mengalami peningkatan 2 persen. Namun demikian, kemampuan fiskal Pemerintah Kabupaten Lamongan masih sangat bergantung pada Pendapatan Transfer,” kata Imam selaku Jubir Fraksi Gerindra.
Fraksi-fraksi berpandangan, APBD sebagai salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, APBD harus bisa dijabarkan secara kualitatif dari tujuan pemerintah daerah dan memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, alokasi dana bisa bermanfaat dan benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai wujud keberhasilan. (*)
