Paloh-Jokowi Bertemu Disaat Pilpres Diduga Curang, Anthony: Harusnya Menolak

  • Bagikan
BEBANI RAKYAT: Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan meminta pemerintah membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen yang akan diberl;akukan pada 1 Januari 2025 mendatang.

INDOSatu.co – JAKARTA – Pertemuan antara Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dengan Presiden Joko Widodo mendapat beragam tanggapan publik.

Pertemuan itu dinilai tabu di tengah proses penghitungan suara dan dugaan kecurangan Pemilu Presiden 2024 secara masif yang digelar pada 14 Februari yang lalu. Belum lagi penghitungan surat suara yang menimbulkan tanda tanya besar publik. Misalnya penggelembungan suara untuk paslon 02 di ribuan TPS.

Baca juga :   Proyek Molor dan Bengkak Biaya, China Minta Tambah Konsesi, Anthony: Sungguh Aneh

Pertemuan tersebut tak ubahnya merupakan ketakutan Jokowi jika paslon 01 dan 03 akhirnya menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kecurangan Pilpres 2024 memang sangat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kabarnya, TKN Ganjar-Mahfud juga sudah siap-siap mengajukan gugatan kepada kubu paslon 02 Prabowo-Gibran ke MK.

Selain itu, kondisi pemilu dan pilpres yang masih tidak menentu, karena klaim kemenangan satu putaran paslon 02, Prabowo-Gibran, juga dirasakan sangat janggal, bukan saja oleh masyarakat, tetapi juga oleh timnas paslon 01 dan TKN paslon 03.

Baca juga :   Jadi Biang Kekacauan Impor Beras, Anthony Budiawan: Kepala Bapanas Pantas Dicopot

‘’Karena itu, menurut hemat saya, harusnya Surya Paloh menolak undangan Presiden Joko Widodo. Dilihat publik nggak pantas lah,’’ kata Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies) Anthony Budiawan kepada INDOSatu.co, Ahad (19/2) malam.

Penolakan tersebut, kata Anthony, untuk menghormati masyarakat pendukung paslon 01, serta menghindari salah paham dari masyarakat yang mungkin bisa menduga-duga secara liar topik pembicaraan hingga kemungkinan dicapai deal-deal politik yang bisa merugikan masyarakat luas.

Alasan utamanya, kata Anthony, karena Presiden Joko Widodo secara terbuka menyatakan berpihak dan mendukung paslon 02, dan akan cawe-cawe dalam pilpres. ‘’Karena itu, menurut saya, sangat tabu adanya pertemuan antara Surya Paloh dan Jokowi tersebut,’’ kata Anthony.

Baca juga :   Raih Thomas, Merah Putih Tak Berkibar, DPR Ingatkan Janji Menpora

Sayangnya, kata Anthony, Surya Paloh sudah memenuhi undangan Presiden dan datang ke istana. Apakah akan ada deal politik tertentu yang bisa merugikan masyarakat, atau Surya Paloh masih konsisten menyuarakan Perubahan, bisa dilihat manuver dalam beberapa hari mendatang.

”Mari kita nantikan bagaimana sikap kepemimpinan dan kenegarawanan Surya Paloh,” pungkas Anthony. (adi/red)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *