INDOSatu.co – JAKARTA – Mengerikan. Kesimpulan dari Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan tersebut disampaikan menyikapi tata kelola pemerintahan Rezim Joko Widodo yang dinilai banyak melanggar etika, undang-undang maupun konstitusi. Kata Anthony, rezim ini mempunyai daya rusak yang sangat mengerikan.
”Dan tidak segan-segan hukum dan konstitusi pun dikangkangi atau dilanggar,” kata Anthony Budiawan kepada INDOSatu.co, Jumat (7/6).
Rezin ini, kata Anthony, membuat peraturan seenaknya. Mereka hanya memikirkan kepentingannya, meskipun harus melanggar hukum. Mereka tidak pernah memikirkan kepentingan rakyat banyak yang mestinya menjadi tanggungjawab negara.
Di ujung kekuasaannya, ungkap Anthny, Jokowi masih mau menambah beban rakyat, menambah derita rakyat. Dengan cara memaksa rakyat menabung untuk perumahan rakyat, namanya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).
Pemaksaan terhadap rakyat, kata Anthony, dengan alasan apapun, jelas melanggar konstitusi, melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), melanggar hak kebebasan (freedom) manusia yang dijamin undang-undang maupun konstitusi. Melanggar hak konstitusional rakyat untuk bisa menentukan pilihan atas kebutuhannya sendiri.
”Menabung adalah pilihan. Pilihan untuk konsumsi hari ini atau konsumsi di masa depan (alias menabung, Red),” kata Doktor Ilmu Ekonomi Erasmus University, Rotterdam, Belanda itu.
Pilihan tersebut merupakan hak manusia, hak rakyat. Tidak ada pihak lain, termasuk pemerintah, yang boleh merampas hak tersebut, dengan alasan apapun. Tetapi hak konstitusional rakyat tersebut mau dirampas oleh rezim ini, melalui peraturan Tapera, yang melanggar HAM: melanggar konstitusi.
Tentu saja rakyat akan melawan. Rakyat marah besar. Pemerintah akhirnya menunda peraturan tentang Tapera yang bermasalah ini. Tetapi, “menunda” saja tidak cukup. Pemerintah wajib membatalkan peraturan tentang Tapera yang secara nyata melanggar konstitusi. (adi/red)
